Hizbullah Serukan Persatuan Libanon Tolak Negosiasi dengan Israel

HIZBULLAH pada Kamis (6/11) menyerukan persatuan nasional Libanon dalam menghadapi pelanggaran Israel di Libanon selatan sekaligus menolak segala bentuk negosiasi politik dengan Tel Aviv.

"Kondisi saat ini menuntut persatuan nasional untuk menghadapi agresi dan menolak segala upaya menuju negosiasi politik baru dengan musuh," kata Hizbullah dalam surat terbuka kepada Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, Ketua Parlemen Nabih Berri, dan rakyat Libanon.

Kelompok tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepahaman nasional, perlindungan kedaulatan, serta pemeliharaan keamanan dan stabilitas Libanon, berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dicapai dengan Israel pada akhir 2024.

Baca juga : Penjaga Perdamaian PBB di Libanon Diserang Drone dan Tank Israel

"Libanon dan Hizbullah telah mematuhi ketentuan Resolusi PBB 1701 sejak diadopsi, sementara musuh Zionis (Israel) terus melakukan pelanggaran darat, laut, dan udara," lanjut pernyataan itu.

Menurut perjanjian gencatan senjata, militer Israel seharusnya mundur dari Libanon selatan pada Januari tahun ini, tetapi hanya menarik Sebagian pasukan dan masih mempertahankan keberadaan militer di lima pos perbatasan.

Militer Israel juga melakukan serangan udara harian di wilayah Libanon yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian permusuhan.

Baca juga : Hizbullah tidak akan Letakkan Senjata selama Israel Terus Menyerang

"Israel tidak mematuhi kesepakatan penghentian permusuhan tetapi terus melakukan upaya pemerasan politik serta upaya untuk memaksakan syarat yang menguntungkan kepentingannya," tegas Hizbullah.

Hizbullah juga menekankan bahwa rencana pemerintah Libanon untuk memonopoli kepemilikan senjata harus menjadi bagian dari strategi pertahanan dan perlindungan kedaulatan nasional yang komprehensif bukan hasil tekanan eksternal.

Pada 5 Agustus, pemerintah Lebanon menyetujui rencana, berdasarkan proposal yang diajukan Utusan Khusus AS Tom Barrack, untuk menempatkan seluruh senjata, termasuk milik Hizbullah, di bawah kendali negara dan menugaskan militer untuk menyusun serta melaksanakan rencana tersebut sebelum akhir 2025.

Sementara itu, Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, berulang kali menolak langkah tersebut dan menegaskan bahwa pasukan Israel harus sepenuhnya menarik diri dari wilayah Libanon sebelum senjata dapat diserahkan.

Belum ada komentar langsung dari otoritas Libanon terkait surat tersebut.

Militer Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lain dalam serangannya terhadap Libanon yang dimulai pada Oktober 2023 dan berkembang menjadi ofensif skala penuh pada September 2024. (Anadolu/Ant/I-2)