Bahan Nuklir dalam Lokasi Aman, Iran: Tidak Dapat Ditembus Bom

PEJABAT senior Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan seluruh bahan nuklir yang diperkaya oleh Teheran telah dipindahkan ke lokasi-lokasi yang aman. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (19/6) waktu setempat, di tengah memuncaknya ketegangan antara Iran dan Israel serta meningkatnya ancaman intervensi militer dari Amerika Serikat.

Militer Israel menyatakan telah melakukan serangan udara terhadap sejumlah fasilitas nuklir di Iran pada Kamis malam. Salah satu target yang diklaim berhasil dihantam ialah reaktor nuklir Arak yang sudah dinyatakan tidak aktif serta fasilitas pengayaan uranium di Natanz.

Israel menyebut serangan di Arak dilakukan untuk mencegah reaktor tersebut diaktifkan kembali.

Baca juga : AS Siap Hancurkan Nuklir Iran tapi belum Yakin

Dalam laporan yang dikutip oleh kantor berita Fars, Rezaei menegaskan fasilitas nuklir Iran telah diperkuat secara maksimal dan disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan serangan.

"Paling jauh yang bisa dilakukan Amerika Serikat (andai menyerang) adalah menyerang fasilitas Fordow. Namun bahkan itu pun tidak dapat ditembus oleh bom," ujarnya.

Respons terukur

Rezaei menyebut respons Iran terhadap Israel adalah tindakan yang rasional dan terukur. Ia menegaskan Iran bakal terus menyerang Israel.

Baca juga : Perang Israel Versus Iran Mengancam, AS Evakuasi Staf Kedubes di Irak

Dalam pernyataannya, Rezaei juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah terhadap tekanan eksternal. 

"Teheran tidak akan mundur dari posisinya dan akan terus melawan segala upaya untuk memaksakan syarat dari luar," ucap Rezaei.

Konflik terbuka antara Iran dan Israel dikhawatirkan akan meluas ke kawasan regional, terutama dengan meningkatnya retorika keras dari pihak Amerika Serikat terkait kemungkinan ikut langsung mengerahkan pasukan membantu Israel.

Sementara itu, Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, mengecam keras serangan Israel terhadap fasilitas nuklir di negaranya. Ia menyebut tindakan itu sebagai melanggar hukum dan meminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk segera mengambil langkah. (I-2)