Komisi Eropa Perpanjang Sanksi ke Rusia

KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026. Sanksi tersebut juga membatasi aktivitas warga negara dan perusahaan EU di Krimea dan Sevastopol.

Dalam pernyataan resminya, Komisi Eropa menegaskan negara-negara anggota Uni Eropa dilarang mengimpor produk dari Krimea dan Sevastopol selama masa pemberlakuan sanksi. Rusia secara ilegal mencaplok Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol pada Maret 2014.

"EU tidak mengakui dan terus mengutuk aneksasi ilegal Krimea dan Sevastopol oleh Federasi Rusia sebagai pelanggaran hukum internasional," demikian isi pernyataan itu yang disiarkan, Senin (16/6) waktu setempat.

Baca juga : Uni Eropa Soroti Eskalasi Serangan Rusia di Ukraina

Perusahaan-perusahaan Eropa tidak dapat menyediakan layanan investasi dan jasa keuangan ke Krimea dan Sevastopol. Selain itu, berbagai produk dan teknologi yang digunakan di sektor transportasi, telekomunikasi, dan energi juga dilarang untuk diekspor.

Secara khusus, penyediaan teknologi dan bantuan teknis untuk eksplorasi, ekstraksi, dan produksi minyak, gas alam, dan mineral juga dilarang.

Menyusul tindakan tersebut dan ketegangan di Ukraina timur pada saat itu, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lainnya menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Rusia.

Baca juga : Eropa Nyatakan Perkuat Pertahanan Sendiri, Antisipasi Ancaman Rusia

Biaya perang tinggi

Pada bagian lain, jajaran pejabat Uni Eropa menyatakan tekad mereka untuk terus mendukung Ukraina dalam sidang pleno Parlemen Eropa di Strasbourg pada Senin. UE menekankan betapa tingginya biaya manusia yang harus dibayar dari perang tersebut. 

Menteri Urusan Eropa Polandia, Adam Szlapka, yang kini menjabat sebagai presiden Dewan UE, menyebut agresi Rusia sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam UE dan hukum internasional. Demikian dilansir dari Anadolu Agency, kemarin. 

Szlapka menegaskan perdamaian harus dicapai secara "menyeluruh, adil, dan langgeng" dengan gencatan senjata total sebagai prasyarat utamanya.

Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos mengatakan Komisi Eropa telah berupaya mengatasi kejahatan perang dan kemanusiaan dengan mendukung investigasi Pengadilan Kriminal Internasional dan membantu Ukraina mengadili kejahatan berdasarkan kerangka hukumnya sendiri.

"Di balik setiap sekolah yang hancur, setiap rumah sakit yang hancur, dan setiap desa yang kosong, ada kehidupan yang terganggu, dan merupakan tanggung jawab kita untuk membantu memulihkan masa depan yang terpaksa mereka tunda," kata Kos.

Ia menyoroti pentingnya UE dalam membentuk pengadilan khusus untuk kejahatan agresi dan komisi untuk menangani kerusakan akibat perang. UE, lanjutnya, berkomitmen membangun kembali Ukraina dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang konflik terhadap manusia dan ekonomi.

Trudeau bubarkan G8?

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney dalam KTT G7 di Canadian Rockies. Dalam pertemuan itu, Trump menyalahkan mantan PM Kanada Justin Trudeau.

Menurut Trump, Trudeau dan mantan Presiden AS Barack Obama seharusnya tetap mengizinkan Rusia tergabung dalam G8. Rusia ketika itu menginvasi semenanjung Krimea pada 2014. "G7 dulunya adalah G8,” kata Trump yang berbicara di samping Carney.

Ia menilai, bubarnya G8 gara-gara Obama dan Trudeau tidak menginginkan Rusia sehingga aliansi tersebut kemudian hanya berisikan tujuh negara. Akibat dari itu semua, perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina terjadi sejak 2022 hingga sekarang. 

"Barack Obama dan seseorang bernama Trudeau tidak ingin Rusia berada di G8. Dan menurut saya, itu adalah sebuah kesalahan. Anda tidak akan mengalami perang saat ini (andai Rusia tetap menjadi anggota G8)," ujarnya mengenai invasi Moskow ke Ukraina.

Sebagai informasi, Rusia dikeluarkan dari G8 pada Maret 2014. PM Kanada ketika itu Stephen Harper mengaku tidak kaget dengan reaksi yang ditunjukkan pemerintahan Vladimir Putin. Adapun Justin Trudeau menjabat sebagai PM Kanada periode 2015-2025.

Bertukar jenazah tentara

Kyiv mengonfirmasi Moskow menyerahkan 1.245 jenazah yang diduga merupakan tentara Ukraina pada Senin (17/6). Dengan penyerahan ini, total jenazah yang diterima Ukraina dalam beberapa hari terakhir mencapai 6.057. 

Namun, proses identifikasi masih dilakukan untuk memastikan bahwa semua benar-benar prajurit Ukraina.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerahkan total 6.060 jenazah kepada Ukraina dan menerima kembali 78 jenazah tentara Rusia, termasuk 51 jenazah yang diserahkan pada hari yang sama. (Anadolu/I-1)