Marco Rubio Umumkan Reformasi Besar Departemen Luar Negeri AS: 132 Kantor Ditutup dan 700 Posisi Dihapus

MENTERI Luar Negeri Marco Rubio, Selasa, meluncurkan tahap pertama dari rencana besar untuk merombak Departemen Luar Negeri AS. Ia akan menghilangkan 132 kantor domestik, memangkas sekitar 700 posisi di Washington, DC, dan menutup kantor-kantor yang berfokus pada kejahatan perang dan konflik global, menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dan dokumen yang diperoleh CNN.

Departemen Luar Negeri berargumen perubahan ini diperlukan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya. Seorang pejabat senior menyebut struktur organisasi departemen saat ini “terlalu gemuk” dan mengatakan hal tersebut berdampak buruk terhadap kebijakan luar negeri dan relevansi departemen itu sendiri.

Pejabat senior tersebut mengatakan perubahan ini tidak akan langsung menyebabkan pemutusan hubungan kerja, namun mengisyaratkan beberapa pejabat akan kehilangan pekerjaan. Sebagai bagian dari reorganisasi ini, diperkirakan 700 posisi di kantor pusat Washington akan dihapuskan.

Baca juga : Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Terima Proposal Gencatan Senjata 30 Hari dari AS

Lembar informasi internal Departemen Luar Negeri yang diperoleh CNN menyebutkan bahwa “sebagai bagian dari rencana ini, para Wakil Menteri juga akan mengajukan langkah pengurangan staf di kantor domestik sebesar 15%, sesuai dengan Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Presiden.”

Proposal reorganisasi yang telah lama dinantikan ini tidak menjabarkan detail secara rinci. Pejabat senior Departemen menyebutnya sebagai “peta jalan.” Para Wakil Menteri diminta untuk mengembangkan rencana dalam 30 hari agar pimpinan dapat menerapkan perubahan tersebut paling lambat 1 Juli, menurut memo dari Wakil Menteri Luar Negeri Christopher Landau kepada para staf pada hari Selasa.

Tujuan dari reorganisasi ini adalah agar struktur departemen selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan saat ini, kata pejabat tersebut. Perubahan ini akan memangkas jumlah kantor di kantor pusat dari 734 menjadi 602 — pengurangan sebesar 22%. Sebanyak 137 kantor tambahan akan dipindahkan ke lokasi lain dalam departemen untuk meningkatkan efisiensi, menurut lembar informasi tersebut.

Baca juga : Menlu AS Sebut tidak Ada Solusi Militer untuk Perang Ukraina

“Hari ini adalah harinya. Di bawah kepemimpinan @POTUS dan atas arahan saya, kami membalikkan puluhan tahun pembengkakan birokrasi di Departemen Luar Negeri. Perubahan besar ini akan memberdayakan para diplomat kami yang berbakat untuk Menempatkan Amerika dan Rakyat Amerika sebagai Prioritas,” tulis Rubio di platform X.

Rencana reorganisasi ini fokus pada kantor-kantor domestik terlebih dahulu. Proposal ini telah dikembangkan sejak awal masa pemerintahan Trump di lingkungan Departemen Luar Negeri.

“DOGE tidak memimpin hal ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce pada hari Selasa, merujuk pada Department of Government Efficiency yang didukung Elon Musk, yang telah memimpin pemangkasan besar-besaran di seluruh pemerintahan federal.

Baca juga : Rubio Sebut Konflik Ukraina sebagai Perang Proksi AS-Rusia

Namun, ini bukan satu-satunya perubahan yang diharapkan dari departemen ini — terutama terkait pos-pos di luar negeri.

Menurut memo FAQ internal, “tidak ada kedutaan, konsulat, atau pos luar negeri yang ditutup saat ini.”

Rumor mengenai perubahan yang diusulkan ini telah menimbulkan ketakutan dan kecemasan di kalangan staf Departemen Luar Negeri, terutama setelah langkah dramatis untuk menutup Badan Pembangunan Internasional AS, atau USAID. Reorganisasi Departemen Luar Negeri ini terpisah namun “sangat melengkapi” pekerjaan untuk menggabungkan USAID ke dalam Departemen Luar Negeri, menurut memo FAQ internal tersebut.

Baca juga : AS Utamakan Perdamaian di Ukraina Ketimbang Jaminan Keamanan

Namun demikian, bagan organisasi baru yang diusulkan dan lembar informasi internal menunjukkan perubahan besar di lembaga diplomatik AS. Jabatan Wakil Menteri Urusan Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dihapus, begitu pula Kantor Keadilan Kriminal Global dan Biro Operasi Konflik dan Stabilisasi. 

Kantor-kantor yang berfokus pada pengungsi, kebebasan beragama, dan pemberantasan perdagangan manusia dipindahkan ke dalam Kantor Koordinator Bantuan Luar Negeri dan Urusan Kemanusiaan. Rencana ini juga mencakup pembentukan Asisten Menteri untuk Ancaman Baru.

“Setiap biro regional akan membentuk Kantor Bantuan yang mengoordinasikan bantuan di wilayahnya masing-masing,” bunyi lembar informasi tersebut, mencerminkan rencana penutupan USAID.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan Kongres diberitahu tentang perubahan yang direncanakan ini. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik, Rep. Brian Mast, menyambut baik rencana ini, dengan mengatakan langkah ini akan membuat Departemen Luar Negeri menjadi lebih ramping dan efektif, serta memastikan setiap dolar dan diplomat memprioritaskan Amerika.

Senator Jeanne Shaheen, anggota senior Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mencatat “setiap perubahan pada Departemen Luar Negeri dan USAID harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan dampak nyata terhadap keamanan dan kepemimpinan Amerika.”

“Ketika Amerika mundur — seperti yang terjadi di bawah pemerintahan Trump — Tiongkok dan Rusia akan mengisi kekosongan tersebut. Departemen Luar Negeri yang kuat dan siap menjalankan misinya mendukung kepentingan keamanan nasional AS, membuka pasar baru bagi pekerja dan perusahaan Amerika, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas global,” katanya dalam pernyataan. “Masih perlu dilihat bagaimana proposal terbaru pemerintahan ini akan mencapai tujuan tersebut.”

“Saya akan meneliti dengan seksama reformasi yang diusulkan ini, yang harus dilakukan dengan konsultasi erat bersama Kongres dan sesuai dengan hukum ... dan saya akan meminta Menteri Rubio untuk menepati janjinya hadir di hadapan Komite kami dan berdiskusi dengan Kongres tentang masa depan Departemen Luar Negeri,” tegasnya. (CNN/Z-2)