Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Terima Proposal Gencatan Senjata 30 Hari dari AS

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan Ukraina telah menerima proposal gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan damai penting antara pejabat AS dan Ukraina di Arab Saudi.

Zelensky menyatakan proposal tersebut mencakup seluruh garis depan pertempuran dengan Rusia, bukan hanya wilayah udara dan laut. “Ukraina menerima proposal ini, kami menganggapnya positif, kami siap mengambil langkah ini, dan Amerika Serikat harus meyakinkan Rusia untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya. Gencatan senjata ini akan dimulai begitu Moskow menyetujuinya.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Jeddah, Amerika Serikat menyatakan akan segera mengakhiri jeda dalam berbagi intelijen dan melanjutkan bantuan keamanan untuk Ukraina.

Baca juga : Berunding di Arab Saudi, Zelensky Usulkan Gencatan Senjata Parsial

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan kini tanggung jawab ada di tangan Rusia untuk mengambil langkah guna mengakhiri perang. “Kami berharap mereka akan mengatakan ya, mengatakan ya untuk perdamaian. Sekarang bola ada di tangan mereka,” katanya.

Pernyataan bersama tersebut menekankan Kyiv menyatakan kesiapan menerima proposal gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama, tetapi masih bergantung pada penerimaan dan implementasi serentak oleh Rusia.

Proposal Gencatan Senjata dan Tuntutan Ukraina

Zelensky menjelaskan proposal gencatan senjata mencakup ketenangan di udara dan laut, pembebasan tahanan Ukraina untuk membangun kepercayaan, serta pemulangan anak-anak Ukraina dari Rusia.

Baca juga : Zelensky Harap Pembicaraan AS-Ukraina di Arab Saudi Pekan Depan Berjalan Bermakna

Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk segera menyelesaikan kesepakatan mengenai mineral langka guna memperkuat ekonomi Ukraina dan menjamin keamanan jangka panjang negara tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari delapan jam di kota pelabuhan Jeddah pada Selasa. Perkembangan ini menjadi angin segar bagi Kyiv setelah ketegangan yang terjadi dalam pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Zelensky kurang dari dua minggu sebelumnya.

Delegasi Ukraina yang hadir tidak termasuk Zelensky, tetapi mereka bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, yang sebelumnya menghadiri perundingan langsung dengan Rusia bulan lalu.

Baca juga : AS dan Rusia Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina di Riyadh

Peran Jaminan Keamanan AS

Sebelum pertemuan, Rubio mengatakan AS ingin memahami lebih lanjut posisi Kyiv dan kemungkinan kompromi yang dapat dibuat Ukraina. Namun, Andriy Yermak, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, menolak untuk merinci kemungkinan kompromi yang dapat ditawarkan negaranya demi mencapai kesepakatan damai.

Menurut Yermak, jaminan keamanan dari AS sangat penting untuk memastikan Rusia tidak mengulangi agresinya. Ini menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi antara AS dan Ukraina. Kyiv telah lama menegaskan setiap gencatan senjata atau kesepakatan damai harus didukung oleh jaminan keamanan dari Barat, karena sejarah menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kerap mengingkari kesepakatan yang tidak mencantumkan jaminan tersebut.

Banyak sekutu Barat Ukraina mendukung posisi ini, tetapi pemerintahan Trump sejauh ini belum memberikan komitmen konkret.

Baca juga : Menlu AS Sebut tidak Ada Solusi Militer untuk Perang Ukraina

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada Selasa, menekankan pentingnya mengisi kekurangan pasokan militer Ukraina serta memberikan jaminan keamanan yang kuat. “Putin telah berulang kali membuktikan bahwa ia adalah tetangga yang bermusuhan. Dia tidak bisa dipercaya, hanya bisa ditahan,” katanya.

Meskipun jaminan keamanan mungkin tidak menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut, Yermak menekankan bahwa memulai proses perdamaian adalah prioritas utama. “Saat ini yang paling penting adalah bagaimana memulai proses ini,” ujarnya kepada wartawan di lobi Hotel Ritz-Carlton, Jeddah, sebelum pertemuan.

Serangan Drone Besar-besaran ke Rusia

Pertemuan antara pejabat Ukraina dan AS di Jeddah berlangsung hanya beberapa jam setelah Rusia mengklaim telah mengalami serangan drone besar-besaran dari Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menembak jatuh 337 drone yang diluncurkan Ukraina, dengan 91 di antaranya menargetkan wilayah Moskow. Pejabat setempat melaporkan tiga orang tewas dan sedikitnya enam orang terluka.

Jika klaim ini benar, serangan udara tersebut akan menjadi salah satu yang terbesar terhadap Rusia sejak invasi dimulai, sekaligus menunjukkan upaya Kyiv untuk mempertahankan posisinya dalam konflik ini.

Permintaan Konsesi dari Ukraina

Pertemuan pada Selasa menjadi yang pertama antara pejabat Ukraina dan AS sejak Washington menghentikan seluruh bantuan militer untuk Kyiv setelah pertemuan buruk antara Trump dan Zelensky beberapa waktu lalu.

Zelensky menggambarkan pertemuan tersebut sebagai sesuatu yang “disesalkan” dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk bernegosiasi demi mengakhiri konflik. Namun, ia tidak sampai meminta maaf kepada Trump.

Menjelang pertemuan di Jeddah, Rubio tidak merinci jenis kompromi yang ia harapkan dari Ukraina. Namun, Trump telah berulang kali menyarankan bahwa Ukraina kemungkinan harus melepaskan sebagian wilayahnya. Hingga saat ini, Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerima usulan tersebut.

Saat ini, pasukan Rusia menduduki hampir 20% wilayah Ukraina, meningkat dari sekitar 7% sebelum invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022. Sekitar 6 juta warga Ukraina hidup di bawah pendudukan Rusia.

Putin telah menyatakan ambisinya untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina timur.

Menurut Institute for the Study of War, lembaga pemantau konflik berbasis di AS, Rusia saat ini menguasai sekitar 99% wilayah Luhansk, 70% Donetsk, serta sekitar 75% wilayah Kherson dan Zaporizhzhia. (CNN/Z-2)