Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia yang telah mengabdikan hidupnya untuk nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan lintas iman.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang terdalam dan simpati yang tulus kepada Gereja Katolik di seluruh dunia dan kepada seluruh umat Kristiani. Paus Fransiskus adalah sosok yang gigih dalam mempromosikan dialog antaragama, perdamaian, serta penolakan terhadap kebencian, rasisme, dan kekerasan,” ujar Sukamta dalam keterangan resmi, Selasa (22/4).
Paus Fransiskus selama masa kepemimpinannya dikenal sebagai suara moral dunia dalam menolak segala bentuk perang dan kekejaman terhadap umat manusia, mengecam agresi militer dan kejahatan perang, termasuk genosida terhadap rakyat Palestina.
“Fraksi PKS mengapresiasi warisan perjuangan moral Paus Fransiskus. Kami menyerukan agar misi Paus yang belum selesai yakni penghentian penindasan dan genosida di Palestina terus dilanjutkan oleh semua pihak yang mencintai kemanusiaan,” lanjut Sukamta.
PKS mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional untuk meneruskan semangat Paus Fransiskus dalam menegakkan keadilan global, khususnya membela hak-hak rakyat Palestina yang hingga hari ini masih mengalami penjajahan dan kekerasan dari rezim Israel.
“Semoga keteladanan moral Paus Fransiskus menjadi inspirasi lintas iman untuk bersatu melawan ketidakadilan. Dunia tidak boleh diam terhadap genosida yang terjadi di Palestina,” tutup Sukamta. (Cah/P-3)
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved