Drama Korea Pemakzulan Presiden Berlanjut

MAHKAMAH Konstitusi (MK) Korea Selatan membuka sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, kemarin. Namun, drama kembali terjadi lantaran Yoon tidak muncul dalam sidang perdana itu. 

Nasib penangkapan Presiden Yoon juga masih belum jelas setelah berminggu-minggu dia menghindar. Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk menyebut Presiden Yoon harus dijamin haknya untuk membela diri. 

Chung Jin Suk, yang juga berasal dari Partai Kekuatan Rakyat sama seperti Yoon, mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Sementara itu, polisi dilaporkan sedang mempersiapkan upaya kedua untuk menahan Yoon. 

Baca juga : Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan

"Harap menjamin hak untuk membela diri, hak mendasar yang dapat dinikmati oleh semua warga negara republik demokrasi liberal," kata Chung seperti dilaporkan Yonhap. 

Chung mengeklaim Yoon diperlakukan seolah-olah dia anggota kartel narkoba Amerika Selatan. Dia menyampaikan kantor kepresidenan siap terlibat dalam diskusi dengan CIO dan polisi untuk mengatur prosedur investigasi tanpa penahanan. 

"Kami terbuka terhadap pilihan seperti menanyai presiden di lokasi pihak ketiga atau melalui kunjungan," tambahnya. 

Baca juga : Pengadilan Perpanjang Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol

Yoon mengurung diri di kediamannya yang dijaga ketat oleh Dinas Keamanan Presiden (PSS) setelah deklarasi darurat militernya yang berjangka pendek pada Desember lalu memicu kemarahan dan protes publik yang meluas. Dekrit kontroversialnya itu menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade. 

Mantan jaksa yang beralih menjadi politikus itu dicabut kekuasaan kepresidenannya bulan lalu setelah Kongres memakzulkannya. Namun, secara resmi ketetapan hukumnya berada di Mahkamah Konstitusi yang memiliki keputusan akhir. 

Sidang pengadilan perdana Yoon itu berakhir hanya dalam empat menit lantaran sang presiden menolak hadir. Sidang berikutnya direncanakan pada esok hari, Kamis (16/1), dan akan tetap dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Yoon. 

Baca juga : Korea Selatan Hentikan Upaya Penangkapan Presiden Yoon setelah Ketegangan Meningkat

"Panel pemakzulan parlemen tengah mengupayakan keputusan cepat untuk menyingkirkan presiden guna memulihkan demokrasi yang rusak, tatanan konstitusional, dan segera menyelesaikan ketidakpastian dalam perekonomian," kata Lee Kwang-beom, salah satu pengacara panel di parlemen. 

Yoon, melalui pengacaranya, sebelumnya mengindikasikan tidak akan datang saat sidang karena khawatir bakal langsung ditahan. 

180 hari

MK memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan akan mendukung atau menolak suara pemakzulan. MK berjanji untuk menjadikan kasus tersebut sebagai prioritas utama.

Baca juga : Penyelidikan Korea Selatan Hentikan Upaya Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

Yang memperumit musyawarah ialah pengadilan yang beranggotakan sembilan orang saat ini hanya memiliki delapan hakim. Ini karena keterlambatan dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hakim yang sudah pensiun.

Penjabat Presiden Choi Sang Mok baru-baru ini mengisi dua dari tiga kursi yang lowong di pengadilan dengan penunjukan oleh parlemen. Satu posisi yang tersisa akan ditinjau oleh pengadilan akhir bulan ini.

Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, setidaknya enam hakim harus menyetujui pemakzulan agar dapat ditegakkan.

Jika MK menegakkan pemakzulan Yoon, ia akan menjadi presiden dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Negara tersebut kemudian harus menyelenggarakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Terdapat sejumlah investigasi yang dilakukan terhadap Yoon terkait dekrit darurat militer yang diterbitkannya, termasuk tuduhan memimpin pemberontakan yang ancaman hukumannya bisa sampai penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. 

Namun, Yoon menegaskan bertindak secara sah dengan mengumumkan darurat militer dan menganggap surat perintah penangkapan terhadapnya ilegal dan tidak sah. Kepada para pendukungnya, Yoon berjanji berjuang sampai akhir. 

Selama berminggu-minggu, Yoon membarikade dirinya dalam kompleks lereng bukit yang dijaga ketat di ibu kota Seoul. Di luar gerbang, ratusan pendukungnya juga terus berjaga. 

Para pendukung khawatir Yoon akan ditahan jika dia meninggalkan kediamannya untuk menghadiri sidang pemakzulan. Sementara itu, para pengunjuk rasa kubu kontra menuntut penangkapan Yoon. 

Para penyelidik ICO pertama kali melakukan upaya penangkapan terhadap presiden yang secara hukum masih menjabat. 

Awal Januari lalu, penyidik berusaha menahan Yoon di kediamannya. Namun penyidik harus mundur karena Yoon dijaga sekitar 200 tentara dan anggota tim pengamanan presiden. Upaya penangkapan kemudian dibatalkan dengan alasan keselamatan. 

Kawat berduri kini dipasang di dinding dan sekitar kompleks kediaman Yoon. Pintu masuk juga diblokade oleh kendaraan. Itu tampak dari video yang dibagikan minggu lalu oleh afiliasi CNN, JTBC.

Yoon juga mengajukan pengaduan hukum terhadap mereka yang mencoba menangkapnya, termasuk kepala badan antikorupsi negara. (Z-2)