Pengadilan Perpanjang Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol

PENGADILAN pada Selasa (7/1) memberikan perpanjangan surat perintah penahanan terhadap Presiden yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, terkait pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung singkat.

Pengadilan Distrik Barat Seoul mengabulkan perpanjangan yang diminta oleh penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), setelah surat perintah awal kedaluwarsa pada Senin, menurut keterangan pejabat terkait.

Upaya CIO untuk melaksanakan surat perintah tersebut pada Jumat lalu gagal setelah petugas keamanan presiden menghalangi penyelidik memasuki kediaman resmi Yoon di pusat kota Seoul.

Baca juga : Parlemen Korea Selatan Memakzulkan Presiden Yoon Suk Buntut Deklarasi Darurat Militer

Meskipun penyelidik tidak mengungkapkan durasi perpanjangan surat perintah itu, diyakini perpanjangan tersebut melebihi batas waktu tujuh hari yang biasanya berlaku, mengingat tantangan yang diantisipasi dalam menahan Yoon.

CIO mengajukan surat perintah awal pada 30 Desember dengan tuduhan bahwa Yoon menjadi dalang tindakan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Keesokan hari, pengadilan yang sama mengeluarkan surat perintah tersebut. Ini menjadikannya sebagai peristiwa pertama dalam sejarah surat perintah penahanan dikeluarkan untuk seorang presiden yang masih menjabat.

Baca juga : Presiden Korea Selatan Hadapi Pemungutan Suara Pemakzulan

Dengan perpanjangan ini, CIO diperkirakan akan mencoba Kembali mengeksekusi surat perintah penahanan terhadap Yoon dalam waktu dekat.

Adapun pada Minggu, Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh Presiden Yoon yang berupaya membatalkan surat perintah penahanan dan penggeledahan kediaman presiden.

Pengadilan membuat keputusan tersebut beberapa hari setelah tim pembela hukum Yoon mengajukan keberatan untuk menangguhkan pemberlakuan surat perintah yang mereka anggap ilegal.

Kendati tidak ada rincian langsung tentang alasan penolakan dari pengadilan, tim hukum Yoon mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

"Kami akan mempertimbangkan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung," kata Yun Gap-geun, pengacara Yoon. (Ant/Z-2)