Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEJABAT Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (31/12) menyatakan otoritas pendudukan Israel telah menolak lebih dari 140 permintaan akses masuk PBB ke Jalur Gaza utara dalam dua bulan terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jonathan Whittall, pejabat senior dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Wilayah Pendudukan (OCHA).
Ia menjelaskan bahwa militer pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di Jabalia dan wilayah sekitarnya, dengan sasaran rumah sakit dan petugas kesehatan.
Whittall menambahkan bahwa PBB telah berupaya untuk mencapai wilayah Gaza utara selama dua bulan terakhir, namun otoritas Israel telah menolak semua permintaan tersebut lebih dari 140 kali.
Ia juga mencatat bahwa keluarga-keluarga Palestina di daerah Jabalia telah hidup di bawah pengepungan Israel selama lebih dari dua bulan.
Pejabat PBB itu menekankan bahwa warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari Gaza utara, termasuk dari daerah seperti Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia, saat ini hidup dalam kondisi yang sangat sulit di sekitar Kota Gaza. (Ant/Z-6)
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Indonesia didorong untuk melakukan tindakan yang tegas dalam mendukung Palestina tidak hanya sekedar pernyataaan-pernyataan dukungan.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Bersama dengan Satgas Garuda Merah Putih II, BAZNAS menyiapkan 80 ton bantuan pangan yang akan dikirim melalui jalur airdrop ke Gaza melalui Yordania dan Mesir.
BAZNAS RI bersama Kemenlu, TNI, dan KBRI Amman mematangkan rencana penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui metode airdrop
Bantuan tersebut didistribusikan di empat titik wilayah Distrik Syeikh Radwan, Jabaliya City, North Gaza, dengan penerima manfaat sebanyak 14.000 jiwa atau 2.800 kepala keluarga.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved