Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Dilarang Beroperasi di Israel

BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) akhirnya dilarang beroperasi di Israel. Pemerintahan Benjamin Netanyahu baru saja meresmikan sebuah undang-undang yang memutuskan hubungan resmi dengan dan menghentikan aktivitas UNRWA di Israel. Pemungutan suara pada Senin (28/10) waktu setempat menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung pelarangan tersebut dan 10 menolak. 

Di bawah UU baru itu, UNRWA yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, tidak akan mengelola institusi, memberikan layanan, atau melakukan kegiatan apapun, baik secara langsung atau tidak langsung di wilayah kedaulatan Israel. UU tersebut akan berlaku dalam 90 hari. 

"Sidang pleno Knesset pada Senin malam pada pembacaan kedua dan ketiga menyetujui UU untuk memutuskan hubungan resmi dengan dan menghentikan aktivitas UNRWA, yang beberapa operatornya diduga berpartisipasi dalam pembantaian pada 7 Oktober," tulis harian Israel Yedioth Ahronoth.

Baca juga : Sekelompok Duta Besar PBB Khawatir Tindakan Israel terhadap UNRWA

Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan kegiatan UNRWA di Yerusalem Timur akan dihentikan dan kewenangan badan tersebut akan diserahkan kepada tanggung jawab dan kendali Israel.

RUU yang terpisah dari anggota Knesset Ron Katz, Yulia Malinovsky dan Dan Illouz, juga mengamanatkan Israel untuk memutuskan semua hubungan dengan UNRWA serta melarang kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut. 

UU baru yang disetujui oleh anggota parlemen dengan suara 87-9 itu membatalkan Perjanjian 1967 yang mengizinkan UNRWA beroperasi di Israel. Tidak hanya itu, pejabat dan staf UNRWA juga akan kehilangan status diplomatik dan kekebalan yang didapatkan sejak 1967.

Pada 22 Juli, Knesset meloloskan pembacaan pertama RUU untuk melarang operasi UNRWA di Israel dan mencabut kekebalan diplomatik para stafnya. 

Israel menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas. Pemerintah Israel juga menuduh program pendidikan si lembaga tersebut mempromosikan terorisme dan kebencian. Namun, UNRWA membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tetap netral, hanya berfokus pada dukungan bagi para pengungsi. (Ant/P-3)