Guterres Ingin PBB Bertaji dan Hentikan Kebiadaban Israel

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti ketimpangan global dan urgensi reformasi lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB dan sistem keuangan. Dengan begitu, organisasi ini mampu menghentikan kebiadaban Israel di Timur Tengah.

"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dirancang oleh para pemenang Perang Dunia Kedua. Sebagian besar Afrika masih berada di bawah kekuasaan kolonial," katanya, seraya mencatat bahwa Afrika masih belum memiliki kursi tetap, dilansir Anadolu, Rabu (25/9).

Ia menyatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, dan mereka yang percaya bahwa mereka memiliki kekuasaan, selalu enggan untuk berubah. Guterres memperingatkan bahwa tanpa reformasi, fragmentasi tidak dapat dihindari, dan lembaga-lembaga global akan menjadi kurang sah, kurang kredibel, dan kurang efektif.

Baca juga : Sekjen PBB: Dunia belum Lakukan Banyak Hal untuk Gaza

Dia menunjuk pada dua ancaman eksistensial berupa perubahan iklim dan kecerdasan buatan (AI). "Kita sedang mengalami krisis iklim," katanya, sambil menekankan bahwa masyarakat termiskin adalah yang paling terkena dampaknya.

Memberikan peringatan tentang risiko AI yang menciptakan perpecahan global, jika tidak dikelola dengan baik, Guterres mengatakan peningkatan pesat teknologi baru menimbulkan risiko eksistensial lain yang tidak dapat diprediksi.

"Masyarakat dunia mengharapkan kita," katanya, seraya mendesak negara-negara untuk mengejar keadilan, akuntabilitas, dan reformasi guna mengarahkan dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Baca juga : Sekjen PBB Sebut Komunitas Internasional belum Cukup Berbuat untuk Jalur Gaza

Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang mengatakan bahwa debat umum adalah salah satu platform yang paling inklusif, representatif, dan berwibawa di dunia dan urgensi tugas kita tidak dapat dilebih-lebihkan.

Yang menekankan bahwa kemajuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih jauh tertinggal, krisis iklim tidak lagi menjadi ancaman yang jauh dan konflik membentang dari Timur Tengah hingga Ukraina, dari Haiti hingga Sudan.

Menekankan situasi di Gaza, Yang meminta semua pihak untuk mematuhi hukum internasional. "Sesungguhnya, hanya solusi dua negara yang dapat mengakhiri siklus kekerasan dan ketidakstabilan, serta menjamin perdamaian, keamanan, dan martabat bagi warga Palestina dan Israel," katanya.

Ia mencatat kebutuhan mendesak untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional, sekaligus menunjukkan kesenjangan digital yang makin lebar. "Kita bukan sekadar penonton terhadap krisis ini, dan kita juga tidak tidak berdaya untuk bertindak," imbuh Yang. (I-2)