Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAPOR Khusus PBB untuk Palestina pada Senin (2/9) mengatakan bahwa Israel menargetkan Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari strategi eliminasi dan ekspansi.
"Israel yang berpraktik apartheid menargetkan Gaza dan Tepi Barat secara bersamaan sebagai bagian dari proses eliminasi, penggantian, dan ekspansi wilayah," kata Francesca Albanese dalam suatu pernyataan.
Albanese memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer Israel terhadap wilayah utara Tepi Barat menandai eskalasi berbahaya dari kekerasan berat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina sejak 7 Oktober.
Baca juga : Pelapor Khusus PBB: Kejahatan Israel Tercatat, Rezim Harus Dihukum
"Kekerasan genosida Israel berisiko menyebar keluar dari Gaza dan ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki," katanya.
Mencatat bahwa hasutan genosida yang terus-menerus oleh para pemimpin dan pejabat tinggi Israel tanpa ada hukuman, dia mengatakan bahwa seruan yang semakin keras dari para pemimpin Israel untuk mengubah kota-kota di Tepi Barat dan kamp-kamp pengungsi menjadi Gaza mini diterjemahkan menjadi operasi militer yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran besar di wilayah perkotaan Tepi Barat.
Albanese menekankan bahwa selama beberapa bulan terakhir, serangan udara dan darat di wilayah Jenin, Nablus, Tulkarem, dan Tubas meningkat secara signifikan dengan fokus khusus pada kamp-kamp pengungsi.
Baca juga : Pelapor Khusus PBB Sebut Genosida Israel di Gaza Kegagalan Komunitas Dunia
Albanese menyoroti pula bahwa sejak Oktober lalu, 652 warga Palestina telah tewas di luar Gaza, termasuk 151 anak-anak. Selain itu, ribuan orang terluka, lebih dari 3.300 orang mengungsi, dan lebih dari 12.000 orang ditahan secara sewenang-wenang.
"Imunitas jangka panjang yang diberikan kepada Israel memungkinkan proses de-Palestinisasi wilayah yang diduduki, meninggalkan rakyat Palestina di bawah kekuasaan pasukan yang berusaha menghilangkan mereka sebagai kelompok nasional," dia memperingatkan.
Pelapor khusus itu menyerukan kepada komunitas internasional untuk melakukan segala upaya yang bisa segera menghentikan risiko genosida terhadap rakyat Palestina di bawah pendudukan Israel, memastikan akuntabilitas, dan pada akhirnya mengakhiri kolonisasi Israel atas wilayah Palestina. (Ant/Z-2)
Melania Trump akan mencetak sejarah sebagai Ibu Negara AS pertama yang memimpin sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Maret 2026.
Kehadiran Melania Trump di kursi pimpinan merupakan bagian dari hak AS yang tengah memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan harapan adanya deeskalasi menjelang putaran perundingan nuklir lanjutan antara Amerika Serikat - Iran di Jenewa, Swis.
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Menlu RI Sugiono bertemu Menlu Pakistan, Mesir, dan Yordania di sela sidang DK PBB New York, dorong gencatan senjata Gaza dan solusi dua negara Palestina.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved