Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Luar Negeri Jordania Ayman Safadi berkunjung ke Iran untuk membujuk Teheran membatalkan rencana menyerang Israel. Itu sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pekan lalu.
Sekutu Barat yang memiliki populasi besar Palestina ini menghadapi tindakan penyeimbang yang sulit karena mereka menghadapi seruan dalam negeri untuk memutuskan hubungan dengan Tel Aviv. Jordania juga menembak jatuh rudal Iran yang ditujukan ke Israel awal tahun ini.
Dalam pertemuan dengan Safadi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pembunuhan Haniyeh adalah kesalahan besar rezim Zionis Israel yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Dialin pihak, Amerika Serikat (AS) akan membela Israel jika terjadi serangan Iran dan telah memindahkan kapal perang dan jet tempur ke wilayah tersebut.
Baca juga : Hamas Mulai Cari Pengganti Haniyeh
“Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa situasi ini tidak meluas,” kata wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jon Finer kepada stasiun televisi ABC pada Minggu (4/8), dilansir dari Guardian, Senin (5/8).
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga berbicara dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dan menekankan pentingnya semua pihak mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan regional, menghindari eskalasi lebih lanjut dan memajukan stabilitas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya berada pada tingkat kesiapan yang sangat tinggi untuk menghadapi skenario apa pun, dengan defensif dan ofensif.
Baca juga : Iran Bongkar Taktik Israel dan AS Bunuh Haniyeh
Sebelum bertemu Pezeshkian, Safadi menegaskan bahwa dia tidak membawa pesan ke atau dari Israel. Salah satu kekhawatirannya adalah ketakutan bahwa Jordania sendiri akan diserang oleh Iran jika terlihat membantu membela Israel dari serangan Iran.
“Kunjungan saya ke Iran adalah untuk berkonsultasi mengenai eskalasi serius di kawasan dan untuk terlibat dalam diskusi yang jujur dan jelas mengenai cara mengatasi perbedaan antara kedua negara dengan kejujuran dan transparansi,” kata Safadi pada konferensi pers di Teheran bersama rekannya dari Iran. .
Safadi mengutuk pembunuhan Haniyeh dan menyebutnya sebagai kejahatan keji dan langkah eskalasi yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
“Kami menuntut tindakan efektif untuk menghentikan agresi Israel di Gaza, menghentikan tindakan ilegal Israel, dan mencegah kejahatan terhadap rakyat Palestina, guna melindungi seluruh wilayah dari konsekuensi perang regional yang akan berdampak buruk pada Palestina. semuanya,” katanya. (I-2)
Pendeta Franklin Graham memicu kontroversi di Gedung Putih setelah mengklaim Iran ingin memusnahkan Yahudi dan menyebut Donald Trump dipilih Tuhan.
Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa Iran masih menyimpan banyak rudal serta rudal jelajah pertahanan pesisir dalam jumlah yang signifikan.
Pola tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak negara sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengamankan jalur bagi kapal melalui Selat Hormuz.
Menurut anggaran Badan Pertahanan Rudal AS pada 2025, radar AN/TPY-2 berharga 136 juta dolar Amerika (sekitar Rp2,31 triliun).
Menurut Panetta, seiring berlanjutnya konflik, risiko terhadap infrastruktur produksi dan distribusi energi juga semakin meningkat.
Sekitar 20 juta barel minyak melintasi selat tersebut setiap hari.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
Wisma Putra menyatakan undang-undang tersebut jelas bersifat diskriminatif terhadap rakyat Palestina dan menghapuskan segala bentuk kebijaksanaan kehakiman.
JDF Asia Pasifik juga mendesak langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan implementasinya.
KEPALA Staf Angkatan Darat Israel yang baru Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir yang juga merupakan mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan mulai menjabat, Rabu (1/4).
Mereka menggarisbawahi bahwa undang-undang itu merupakan eskalasi yang berbahaya, terutama penerapannya yang diskriminatif terhadap tahanan Palestina.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved