Lebih dari 550 Warga Palestina Tewas di Tepi Barat 

KANTOR PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan lebih dari 550 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober.

Selain itu, lebih dari 1.000 serangan oleh pemukim ilegal Yahudi telah didokumentasikan sejak saat itu, dan hampir 1.400 orang, termasuk 660 anak-anak, telah mengungsi akibat kekerasan pemukim serta pembatasan akses.

Laporan itu juga menyebutkan sekolah yang didanai oleh donor, melayani 39 siswa sekolah dan sepuluh siswa taman kanak-kanak, dihancurkan oleh otoritas Israel karena tidak memiliki izin bangunan di Area C gubernur Hebron.

Baca juga : Warga Palestina Terperangkap seperti di Neraka

Di tempat terpisah berdasarkan dokumentasi yang dikumpulkan oleh Defense for Children International Palestine (DCIP), melaporkan pasukan Israel menembak dan membunuh seorang anak laki-laki Palestina berusia 14 tahun di desa Deir Abu Mishal.

Ghassan Zahran ditembak dan dibunuh di desa Palestina yang terletak di barat Ramallah di Tepi Barat tengah yang diduduki. 

DCIP mengatakan pemukim dan tentara Israel menyerang penduduk Palestina yang mencoba mencapai Ghassan saat dia berdarah.

Baca juga : PBB Masukkan Militer Israel dalam Daftar Pelaku Pelanggaran terhadap Anak-Anak

"Seorang kelompok pemukim Israel berkumpul setelah tentara Israel menembak Ghassan dan mulai melempari batu ke arah penduduk desa Palestina yang mencoba mencapainya. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah penduduk Palestina untuk mencegah mereka mencapai anak tersebut, yang tetap terbaring di tanah berdarah selama 15 hingga 20 menit," kata DCIP.

Pasukan dan pemukim Israel telah membunuh 56 anak Palestina di Tepi Barat yang diduduki pada tahun 2024, termasuk dua warga negara Amerika Serikat, menurut dokumentasi yang dikumpulkan oleh DCIP.

"Pembunuhan yang melanggar hukum terhadap anak-anak Palestina telah menjadi hal yang biasa karena pasukan Israel semakin diberdayakan untuk menggunakan kekuatan mematikan secara sengaja dalam situasi yang tidak dibenarkan. Singkatnya, ini adalah kejahatan perang tanpa konsekuensi," kata Ayed Abu Eqtaish, direktur program akuntabilitas di DCIP. (Al Jazeera/Z-3)