Presiden Korsel Deklarasikan Darurat Nasional Demografis

PRESIDEN Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol, Rabu (19/6), menyatakan negaranya berada dalam darurat nasional demografis akibat penurunan populasi.

Yoon berjanji melakukan upaya sekuat tenaga untuk mengatasi angka kelahiran yang sangat rendah.

Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua di tengah prospek suram dan peringatan bahwa populasi Korsel pada akhirnya bisa punah jika trennya tidak dibalik.

Baca juga : Korea Selatan Berencana Membentuk Kementerian untuk Menangani Krisis Kelahiran Rendah

"Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran teratasi," kata Yoon.

Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah baru yaitu 0,72 pada 2023.

Angka itu jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi negara tersebut pada angka 51 juta.

Baca juga : Faktor Signifikan yang Membuat Anak Bahagia

Korsel telah mencoba berbagai insentif untuk membantu menarik keluarga agar memiliki anak selama satu dekade terakhir.

Namun, sejumlah faktor, termasuk harga rumah yang mahal, biaya pendidikan, dan jam kerja yang panjang, membuat kaum muda enggan membentuk keluarga dan memiliki bayi.

Yoon menguraikan tiga bidang utama yang berfokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, peningkatan perawatan anak, dan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang kompleks.

Baca juga : Presiden Korsel Cemaskan Angka Kelahiran yang Makin Turun

Langkah yang diambil termasuk meningkatkan tunjangan cuti orangtua dan memperpanjang cuti ayah guna mendorong tingkat penggunaan cuti ayah, dari yang saat ini 6,8% menjadi 50%, selama masa jabatan Yoon.

Selain itu, terdapat kebijakan penerapan jam kerja fleksibel danperpanjangan batas usia pengurangan jam kerja bagi orangtua yang memiliki anak kecil.

Juga, ada pemberian subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi karyawan yang sedang cuti sebagai orangtua.

Baca juga : JCDC Tawarkan Solusi Optimalkan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja

Yoon berjanji meningkatkan dukungan bagi layanan penitipan anak serta memperluas program usai sekolah bagi murid-murid sekolah dasar agar dapat meringankan beban pendidikan orangtua.

Tidak sampai di situ, rumah tangga yang memiliki bayi baru lahir akan diberikan prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah.

Manfaat pajak untuk rumah tangga yang memiliki anak juga akan diperluas.

Untuk memastikan penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon mengatakan sebuah kementerian baru yang sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi Kependudukan akan dibentuk.

Menteri di lembaga itu akan menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan sosial. (Ant/Z-1)