Korea Selatan Berencana Membentuk Kementerian untuk Menangani Krisis Kelahiran Rendah

PEMIMPIN Korea Selatan, Kamis, mengatakan berencana untuk menciptakan kementerian pemerintahan baru untuk menangani "keadaan darurat nasional" dari laju kelahiran yang terkenal rendah di negara tersebut, saat menghadapi krisis demografis yang dalam.

Dalam pidato yang disiarkan secara televisi, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan  akan meminta kerja sama parlemen untuk mendirikan Kementerian Perencanaan Lawan Laju Kelahiran Rendah.

"Kami akan memobilisasi semua kapabilitas bangsa untuk mengatasi laju kelahiran yang rendah, yang dapat dianggap sebagai keadaan darurat nasional," katanya.

Baca juga : Presiden Korsel Cemaskan Angka Kelahiran yang Makin Turun

Berbicara kemudian dalam konferensi pers pertamanya sejak Agustus 2022, yang diadakan untuk memperingati dua tahun masa jabatannya, Yoon mengakui pemerintahannya telah kurang berhasil dalam upayanya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dia berjanji akan menggunakan tiga tahun berikutnya dari masa jabatannya untuk memperbaiki ekonomi dan mengatasi kelahiran rendah.

Korea Selatan memiliki tingkat fertilitas terendah di dunia, yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang perempuan dalam hidupnya. Negara itu mencatat tingkat hanya 0,72 pada 2023 – turun dari 0,78 tahun sebelumnya, penurunan terbaru dalam serangkaian penurunan tahunan yang panjang.

Negara-negara memerlukan tingkat fertilitas sebesar 2,1 untuk menjaga populasi tetap stabil, dalam ketiadaan imigrasi.

Baca juga : Banyak Sekolah di Korsel Terancam Tutup karena Semakin Sedikit Anak Lahir

Data tersebut menggarisbawahi bom waktu demografis yang dihadapi Korea Selatan dan negara-negara Asia Timur lainnya, saat masyarakat mereka menua dengan cepat hanya beberapa dekade setelah industrialisasi mereka yang cepat.

Banyak negara Eropa juga menghadapi populasi yang semakin tua, tetapi kecepatan dan dampak perubahan itu diredam oleh imigrasi. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina, bagaimanapun, telah enggan menggunakan imigrasi massal untuk menangani penurunan populasi usia kerja mereka.

Para ahli mengatakan bahwa alasan untuk pergeseran demografis ini di seluruh wilayah tersebut termasuk budaya kerja yang menuntut, stagnasi upah, biaya hidup yang meningkat, perubahan sikap terhadap pernikahan dan kesetaraan gender, serta kekecewaan yang meningkat di kalangan generasi muda.

Baca juga : Angka Kelahiran Korsel Catat Rekor Terendah, Jumlah Kematian Meningkat

Tetapi meskipun faktor-faktor ekonomi yang berperan, memberikan uang untuk masalah tersebut telah terbukti tidak efektif. Pada tahun 2022, Yoon mengakui bahwa lebih dari US$200 miliar telah dihabiskan untuk mencoba meningkatkan populasi selama 16 tahun terakhir.

Inisiatif seperti memperpanjang cuti ayah berbayar, memberikan "voucher bayi" kepada orangtua baru. Selain itu kampanye sosial yang mendorong pria untuk berkontribusi pada perawatan anak dan pekerjaan rumah, sejauh ini gagal membalik tren tersebut.

Para ahli dan penduduk setempat justru menunjuk pada beberapa isu sosial yang lebih dalam – misalnya, stigma terhadap orangtua tunggal, diskriminasi terhadap kemitraan non-tradisional, dan hambatan bagi pasangan sesama jenis.

Baca juga : Oposisi Kuasai Parlemen, Presiden Korsel Terpaksa Jalankan Reformasi

Pemerintah Jepang telah mencoba strategi serupa untuk mendorong pasangan memiliki anak, namun gagal – mendorong pemimpin negara tersebut untuk mengambil tindakan mendesak dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Januari 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memperingatkan Jepang "berada di ambang ketidakmampuan untuk mempertahankan fungsi sosial", karena penurunan laju kelahiran, dan mengumumkan rencana untuk sebuah badan pemerintah baru yang akan fokus pada masalah tersebut.

Badan tersebut, Badan Anak dan Keluarga, diluncurkan beberapa bulan kemudian – dimaksudkan untuk menangani sejumlah masalah, mulai dari meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak hingga mendukung keluarga dan orangtua, menurut situs webnya.

Langkah-langkah ini, mulai dari meningkatkan layanan penitipan anak dan menyediakan tempat bagi anak-anak untuk bermain dan tinggal, bertujuan untuk "mengatasi laju kelahiran yang menurun" dan menciptakan masyarakat di mana orang "merasa optimis tentang menikah, memiliki anak, dan membesarkannya," kata situs web tersebut. (CNN/Z-3)