Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Presiden Yoon Suk Yeol pindah dari kediaman resmi ke rumah pribadinya, seminggu setelah ia dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer pada Desember lalu.
"Hari ini, saya meninggalkan kediaman resmi. Saya sangat berterima kasih atas segalanya," kata Yoon dalam sebuah pesan tertulis.
Mantan presiden tersebut mengenang pertemuannya dengan para pemimpin dunia di kediaman resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi yang ia jalankan. Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam unjuk rasa musim dingin lalu untuk mendukungnya.
"Sekarang, saya akan kembali menjalani kehidupan sebagai warga biasa dan mencari jalan baru untuk mengabdi pada bangsa dan rakyat," tambahnya.
Yoon mengangkat kedua tangannya ke udara saat berjalan keluar melalui gerbang depan kediaman di pusat kota Seoul, tempat sekelompok pendukung berkumpul untuk melepas kepergiannya. Ia menyalami dan memeluk para pendukungnya yang meneriakkan namanya, bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata.
Yoon kemudian berangkat dalam iring-iringan mobil menuju kompleks apartemen Acrovista yang terletak di bagian selatan ibu kota, dan tiba di sana dalam waktu 21 menit. Ia ditemani istrinya, Kim Keon Hee, serta lebih dari 10 anjing dan kucing peliharaan mereka.
Menjelang kepergiannya, baik para pendukung maupun penentangnya berkumpul di sekitar kediaman resmi di Yongsan, pusat kota Seoul, serta di kompleks apartemen untuk menggelar unjuk rasa.
Para penentangnya menuntut agar Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan, sementara pendukungnya membawa poster bertuliskan pesan seperti "Yoon Lagi." Sebuah spanduk yang menyambut kembalinya Yoon juga terlihat tergantung di dalam kompleks Acrovista.
Selain pemakzulan, Yoon juga masih menghadapi persidangan pidana atas tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militer yang ia keluarkan.
Dinas Keamanan Kepresidenan dilaporkan telah membentuk tim keamanan yang terdiri dari sekitar 40 personel untuk mengawal mantan presiden tersebut, yang berhak mendapatkan perlindungan keamanan hingga 10 tahun ke depan.
Setelah dilantik pada Mei 2022, Yoon memindahkan kantor kepresidenan dari Cheong Wa Dae di pusat kota Seoul ke kompleks kementerian pertahanan di distrik Yongsan.
Yoon sempat menjalani perjalanan pulang-pergi dari apartemen tersebut selama enam bulan saat persiapan kantor dan kediaman baru—yang telah direnovasi dari rumah dinas menteri luar negeri—masih berlangsung. (Yonhap/Z-2)
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Tim penasihat hukum khusus menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas dakwaan perintangan keadilan terkait darurat militer.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol jalani sidang tuntutan hari ini terkait kasus darurat militer Desember 2024. Vonis dijadwalkan pada Januari 2026.
Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Tim penasihat hukum khusus menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas dakwaan perintangan keadilan terkait darurat militer.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol jalani sidang tuntutan hari ini terkait kasus darurat militer Desember 2024. Vonis dijadwalkan pada Januari 2026.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait narasi aksi demonstrasi hingga darurat militer.
Sebanyak 344 akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved