Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA menteri sayap kanan Israel mengancam akan mundur dan membubarkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari Jumat.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan mereka menentang kesepakatan apa pun sebelum Hamas dihancurkan.
Pemimpin oposisi Yair Lapid telah berjanji untuk mendukung pemerintah jika Netanyahu mendukung rencana tersebut.
Baca juga : Benjamin Netanyahu Menolak Kritik Joe Biden terhadap Kebijakan Perang Israel di Gaza
Keduanya secara eksplisit menolak gencatan senjata segera seperti yang ditawarkan Biden.
Perdana Menteri sendiri menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.
Ben Gvir menilai tawaran Biden tersebut sebagai tindakan 'sembrono' dan 'kemenangan bagi terorisme' yang dianggapnya membahayakan keamanan Israel.
Baca juga : Netanyahu Kembali Perang Usai Gencatan Senjata
"Jika perdana menteri menerapkan kesepakatan sembrono berdasarkan ketentuan yang diumumkan hari ini, yang berarti berakhirnya perang dan menyerah dalam membasmi Hamas, Otzma Yehudit akan membubarkan pemerintah," kata Ben Gvir dilansir CNN.
Otzma Yehudit merupakan partai sayap kanan yang dipimpin oleh Ben Gvir dan kini membantu menopang mayoritas Netanyahu di parlemen.
Sementara Smotrich mengungkapkan telah menjelaskan kepada Netanyahu tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan jika mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan mengembalikan semua sandera.
Baca juga : Netanyahu Bentuk Kabinet Perang untuk Invasi Darat Gaza
Smotrich menuntut agar pertempuran terus berlanjut hingga penghancuran Hamas dan kembalinya semua sandera, serta terciptanya realitas keamanan yang benar-benar berbeda di Gaza dan Lebanon.
Sebelumnya, Bidan mengusulkan proposal gencatan senjata secara permanen antara Israel dan Hamas. Biden menawarkan gencatan senjata tiga tahap.
Tahap pertama Israel dan Hamas akan melakukan gencatan senjata selama enam pekan. Selama masa ini kedua pihak bakal berunding untuk menghentikan perang secara permanen di Gaza.
Baca juga : Korban Tewas Berjatuhan, Palestina 687 Orang dan Israel 900 Orang
Perundingan bisa lebih dari enam pekan dan Biden mengusulkan gencatan senjata tetap dilakukan sampai ada keputusan.
Tahap kedua yakni Hamas membebaskan semua sandera dan militer Israel menarik diri dari Gaza. Lalu tahap ketiga adalah rekonstruksi besar-besaran yang melibatkan Palestina.
Namun belakangan ini Netanyahu, menegaskan negaranya akan terus melanjutkan perang hingga semua tujuannya tercapai. (CNN/Z-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai Rusia tidak menunjukkan itikad untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Kecemasan akan aksi militer sudah berbulan-bulan menghantui warga Venezuela sejak Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengerahkan armada laut besar ke Karibia.
Peta diplomasi penyelesaian konflik Ukraina-Rusia semakin rumit, dengan Eropa ingin terlibat, Amerika Serikat ingin memimpin, dan Rusia mencari legitimasi.
Protes yang diselenggarakan oleh partai Sahra Wagenknecht Alliance Reason and Justice (BSW) tersebut berlangsung di Gerbang Brandenburg.
Peimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serukan percepatan perluasan kemampuan senjata nuklir di negaranya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved