Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DUA menteri sayap kanan Israel mengancam akan mundur dan membubarkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari Jumat.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan mereka menentang kesepakatan apa pun sebelum Hamas dihancurkan.
Pemimpin oposisi Yair Lapid telah berjanji untuk mendukung pemerintah jika Netanyahu mendukung rencana tersebut.
Baca juga : Benjamin Netanyahu Menolak Kritik Joe Biden terhadap Kebijakan Perang Israel di Gaza
Keduanya secara eksplisit menolak gencatan senjata segera seperti yang ditawarkan Biden.
Perdana Menteri sendiri menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.
Ben Gvir menilai tawaran Biden tersebut sebagai tindakan 'sembrono' dan 'kemenangan bagi terorisme' yang dianggapnya membahayakan keamanan Israel.
Baca juga : Netanyahu Kembali Perang Usai Gencatan Senjata
"Jika perdana menteri menerapkan kesepakatan sembrono berdasarkan ketentuan yang diumumkan hari ini, yang berarti berakhirnya perang dan menyerah dalam membasmi Hamas, Otzma Yehudit akan membubarkan pemerintah," kata Ben Gvir dilansir CNN.
Otzma Yehudit merupakan partai sayap kanan yang dipimpin oleh Ben Gvir dan kini membantu menopang mayoritas Netanyahu di parlemen.
Sementara Smotrich mengungkapkan telah menjelaskan kepada Netanyahu tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan jika mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan mengembalikan semua sandera.
Baca juga : Netanyahu Bentuk Kabinet Perang untuk Invasi Darat Gaza
Smotrich menuntut agar pertempuran terus berlanjut hingga penghancuran Hamas dan kembalinya semua sandera, serta terciptanya realitas keamanan yang benar-benar berbeda di Gaza dan Lebanon.
Sebelumnya, Bidan mengusulkan proposal gencatan senjata secara permanen antara Israel dan Hamas. Biden menawarkan gencatan senjata tiga tahap.
Tahap pertama Israel dan Hamas akan melakukan gencatan senjata selama enam pekan. Selama masa ini kedua pihak bakal berunding untuk menghentikan perang secara permanen di Gaza.
Baca juga : Korban Tewas Berjatuhan, Palestina 687 Orang dan Israel 900 Orang
Perundingan bisa lebih dari enam pekan dan Biden mengusulkan gencatan senjata tetap dilakukan sampai ada keputusan.
Tahap kedua yakni Hamas membebaskan semua sandera dan militer Israel menarik diri dari Gaza. Lalu tahap ketiga adalah rekonstruksi besar-besaran yang melibatkan Palestina.
Namun belakangan ini Netanyahu, menegaskan negaranya akan terus melanjutkan perang hingga semua tujuannya tercapai. (CNN/Z-8)
UI menyampaikan tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
Keputusan UI menghadirkan Peter Berkowitz sebagai pembicara di acara PSAU Pascasarjana 2025 memicu kecaman luas dari mahasiswa dan publik.
INVESTIGASI gabungan yang dilakukan media milik warga Israel-Palestina, +972 Magazine dan Local Call, mengungkapkan keberadaan unit khusus, Sel Legitimasi, di tubuh militer Israel yang secara sistematis berupaya mendiskreditkan jurnalis Palestina di Jalur Gaza.
KABINET Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza dalam pertemuan pada Kamis (21/8).
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Peimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serukan percepatan perluasan kemampuan senjata nuklir di negaranya.
Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
MENTERI Dalam Negeri Suriah Anas Khattab mengatakan bahwa pasukan keamanan telah memberlakukan gencatan senjata di dalam Kota Suwayda.
JUMLAH korban tewas akibat konflik bersenjata yang melanda Provinsi Suwayda, wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze di Suriah, kini telah mencapai sedikitnya 1.120 jiwa.
PASUKAN keamanan dalam negeri Suriah berhasil menegakkan gencatan senjata di Kota Suwayda, membuka jalan menuju pertukaran tahanan dan pemulihan ketertiban secara bertahap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved