Menhan Israel Yoav Gallant Tolak Pembentukan Pemerintahan Israel di Gaza

MENTERI Pertahanan Israel Yoav Gallant telah meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengesampingkan pemerintahan Israel di Gaza dan memaparkan rencananya pascaperang. Dalam kesempatan itu Gallant memperingatkan ia menentang pemerintahan Israel di wilayah kantong Palestina.

“‘Hari setelah Hamas’ hanya akan tercapai jika entitas Palestina mengambil kendali atas Gaza, didampingi oleh aktor-aktor internasional, membangun pemerintahan alternatif terhadap pemerintahan Hamas,” kata Gallant dalam konferensi pers di Kirya, markas besar militer Israel, Rabu (15/5).

“Saya menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil keputusan dan menyatakan Israel tidak akan membentuk kendali sipil atas Jalur Gaza,  Israel tidak akan membentuk pemerintahan militer di Jalur Gaza, dan pemerintahan alternatif selain Hamas di Jalur Gaza akan segera dinaikkan,” imbuhnya.

Baca juga : Nasib Gencatan Senjata di Gaza Masih Kelam

Pernyataan Gallant muncul ketika pertanyaan serius mengenai strategi jangka panjang Israel di Gaza. 

Para pejabat militer Israel diam-diam telah memperingatkan kurangnya strategi jangka panjang dalam pemerintahan pascaperang akan mengakibatkan pola serupa terulang di seluruh Gaza. 

Para pejabat tinggi Amerika melakukan hal tersebut secara terbuka, dimana Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan Israel harus “fokus pada apa yang bisa dan harus dilakukan di masa depan” untuk menghindari “anarki dan kekosongan yang mungkin akan diisi oleh kekacauan.”

Baca juga : Benjamin Netanyahu Bersikeras Hancurkan Rafah

Gallant sebelumnya mengatakan dia menentang kendali Israel atas Gaza pascaperang. Namun pernyataannya pada Rabu menjadi paling langsung mengenai topik tersebut ketika dia memperingatkan konsekuensi dari kehadiran militer Israel dalam jangka panjang di Gaza dan langsung memanggil Netanyahu.

“Saya tidak akan menyetujui pembentukan pemerintahan militer Israel di Gaza. Israel tidak boleh mendirikan pemerintahan sipil di Gaza,” katanya.

Ia memperingatkan pendudukan militer di wilayah Palestina akan menimbulkan banyak korban berupa “pertumpahan darah dan korban jiwa, serta kerugian ekonomi yang besar,” ia memperingatkan.

Baca juga : Pejabat Jalur Gaza: Serangan Israel Bunuh Sembilan Anggota Keluarga di Rafah

Netanyahu tampaknya menanggapi pernyataan Gallant pada Rabu malam, dengan mengatakan dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial bahwa baik Hamas maupun Otoritas Palestina bukanlah entitas yang dapat diterima untuk memerintah Gaza.

“Saya tidak bersedia mengganti Hamastan dengan Fatahstan,” katanya merujuk pada Fatah, partai politik Palestina yang mendominasi Otoritas Palestina.

Netanyahu juga mengatakan bahwa kekalahan total Hamas akan menjadi prasyarat bagi pemerintahan sipil baru di Gaza. “Selama Hamas masih ada, tidak ada entitas lain yang akan memasuki Gaza untuk mengurus aspek sipil, terutama Otoritas Palestina,” katanya.

Baca juga : Israel Terjepit di Antara Iran dan Hamas

Pernyataan Gallant memicu badai politik di Israel, dengan sejumlah anggota parlemen sayap kanan mengutuk pernyataan Gallant dan beberapa bahkan mendesak Netanyahu untuk mencopotnya dari jabatannya. Sementara itu, anggota kabinet perang, Menteri Benny Gantz, mendukung pendirian Gallant, dengan mengatakan bahwa dia “mengatakan kebenaran”.

Bentrokan publik antara Gallant dan Netanyahu terjadi setelah Amerika berulang kali menyerukan agar Israel membuat rencana yang jelas untuk Gaza pascaperang.

“Kami tidak mendukung dan tidak akan mendukung pendudukan Israel. Kami juga tentu saja tidak mendukung pemerintahan Hamas di Gaza,” Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers di Kyiv, Ukraina, pada hari Rabu, sambil menambahkan, “Kami juga tidak boleh mengalami anarki dan kekosongan yang mungkin terjadi. dipenuhi oleh kekacauan.”

“Perlu ada rencana yang jelas dan konkrit, dan kami berharap Israel dapat mewujudkan ide-idenya,” katanya. (CNN/Z-3)