Masalah 'Netralitas' Ditemukan di UNRWA, Tidak Ada Bukti Terorisme

SEBUAH kelompok peninjau independen di badan PBB untuk Palestina menemukan beberapa “masalah terkait netralitas,” kata laporan yang sangat dinanti-nantikan, Senin, namun mencatat Israel belum memberikan bukti atas tuduhan yang menghasut stafnya adalah anggota organisasi teroris.

"Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) tetap tidak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi Palestina,” tambah laporan setebal 54 halaman tersebut, yang dipimpin oleh diplomat Prancis Catherine Colonna.

Kelompok peninjau tersebut dibentuk menyusul tuduhan yang dibuat Israel pada  Januari, bahwa beberapa staf UNRWA mungkin berpartisipasi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pada minggu-minggu berikutnya, banyak negara donor menangguhkan atau menghentikan sementara pendanaan sebesar US$450 juta.

Baca juga : Turki Terus Dukung UNRWA di Palestina

Banyak negara yang telah melanjutkan pendanaan, termasuk Swedia, Kanada, Jepang, Uni Eropa dan Perancis – sementara negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris – belum melakukan hal tersebut.

Kongres meloloskan rancangan undang-undang yang ditandatangani Presiden Joe Biden bulan lalu yang memblokir pendanaan AS hingga Maret 2025.

Pembekuan lembaga bantuan utama di Gaza terjadi ketika operasi militer Israel selama berbulan-bulan telah mengubah wilayah tersebut menjadi “neraka kemanusiaan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini, dengan 2,3 juta penduduknya sangat membutuhkan makanan, air, tempat tinggal. dan obat-obatan.

Baca juga : Badan Bantuan Pengungsi Palestina UNRWA di Ambang Kehancuran

Tim Colonna ditugaskan untuk menilai apakah UNRWA “melakukan segala dayanya untuk memastikan netralitas,” sementara Guterres mengaktifkan penyelidikan kedua untuk menyelidiki tuduhan Israel.

Meskipun terdapat kerangka kerja untuk memastikan lembaga tersebut menjunjung tinggi prinsip netralitas kemanusiaan, tinjauan tersebut menemukan bahwa “masalah terkait netralitas masih ada,” termasuk staf yang berbagi postingan politik yang bias di media sosial dan penggunaan sejumlah kecil buku teks dengan “konten bermasalah” di beberapa negara. sekolah UNRWA.

Namun mereka menambahkan “Israel belum memberikan bukti pendukung” atas klaimnya bahwa UNRWA mempekerjakan lebih dari 400 “teroris.”

Baca juga : Indonesia dan OKI Serukan Penyelamatan UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

Israel menanggapinya dengan mengatakan "laporan Colonna mengabaikan parahnya masalah ini, dan menawarkan solusi kosmetik yang tidak menangani cakupan besar infiltrasi Hamas ke UNRWA."

UNRWA sendiri menyambut baik temuan tersebut dan Guterres menyatakan menerima rekomendasinya.

Postingan media sosial

Tinjauan tersebut menemukan sebagian besar pelanggaran netralitas terkait dengan postingan media sosial, sering kali menyusul insiden kekerasan yang menimpa rekan kerja atau kerabat.

Baca juga : PBB Ingatkan Ledakan Kematian Anak Gaza karena Bencana Kelaparan

“Salah satu tindakan pencegahan adalah dengan memastikan personel diberi ruang untuk mendiskusikan insiden traumatis ini,” kata laporan tersebut, yang ditulis bersama dengan tiga kelompok hak asasi manusia di negara-negara Nordik.

Mereka memuji kemajuan yang dicapai UNRWA dalam mencegah penggunaan teks-teks bias di sekolah-sekolahnya, yang sangat penting dalam mendidik ratusan ribu anak-anak Palestina.

Namun lembaga tersebut mengutip penilaian terbaru yang menemukan 3,85% halaman buku teks berisi konten yang memprihatinkan.

Hal ini termasuk "penggunaan peta sejarah dalam konteks non-sejarah, misalnya tanpa memberi label Israel" yang menyebut Israel sebagai "pendudukan Zionis" dan "menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Palestina."

Para penulis juga mengidentifikasi kekhawatiran atas politisasi serikat staf, yang telah “menolak tindakan disipliner manajemen” termasuk netralitas, dan didominasi oleh laki-laki, meskipun lembaga tersebut memiliki keseimbangan gender.

Mereka menawarkan sejumlah rekomendasi termasuk memperluas peninjauan naskah sekolah, meningkatkan pertemuan dengan donor untuk meningkatkan transparansi, dan meningkatkan jumlah staf senior internasional yang bekerja di lapangan.

Namun pembubaran UNRWA, seperti yang diinginkan oleh Israel, akan mempercepat jatuhnya Gaza ke dalam kelaparan dan membuat generasi anak-anak putus asa, kata ketua organisasi tersebut Philippe Lazzarini pekan lalu.

UNRWA mulai beroperasi pada tahun 1950 dan memberikan layanan kepada hampir 6 juta orang di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. (AFP/Z-3)