Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Rabu, seorang hakim menolak tawaran mantan presiden AS, Donald Trump, untuk jaminan senilai US$100 juta sebagai upaya sebagian untuk menutupi denda US$355 juta yang diberlakukan oleh pengadilan New York atas kasus penipuan.
Trump, yang dikenal sebagai pengembang properti dan pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, mungkin harus menjual atau menggadaikan propertinya jika bandingnya tidak berhasil dalam menutupi denda yang signifikan ini.
Keputusan pengadilan pada 16 Februari menyatakan Trump memanipulasi nilai propertinya guna mendapatkan suku bunga pinjaman dan asuransi yang lebih menguntungkan. Sebagai tanggapan, Trump diwajibkan menyusun jaminan selama proses banding.
Baca juga : Donald Trump Bertengkar dengan Hakim dalam Sidang Penipuan
"Hak penangguhan sementara ditolak dalam pelaksanaan putusan uang," tulis Hakim Anil Singh dari New York Supreme Court Appellate Division dalam pengumuman pengadilan.
Jaminan yang dimaksud adalah jaminan Trump akan membayar denda yang diputuskan pengadilan jika bandingnya gagal. Biasanya, jaminan ini diberikan perusahaan asuransi atau perusahaan obligasi khusus. Saat ini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk dengar pendapat banding.
Trump, yang kemungkinan besar akan menjadi calon presiden dari Partai Republik pada bulan November nanti, juga dilarang menjalankan bisnis di negara bagian New York selama tiga tahun dan dilarang mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan yang berbasis di sana.
Baca juga : Donald Trump Didenda US$355 Juta dan Dilarang Berbisnis di New York
Hukuman-hukuman tersebut ditangguhkan sementara oleh Hakim Singh pada hari Rabu, menunggu dengar pendapat lengkap atas banding Trump terhadap putusan awal.
Sebaliknya, daripada memberikan jaminan untuk seluruh jumlah US$355 juta - ditambah bunga yang signifikan - pengacara Trump mengajukan permohonan ke Appellate Division dari New York Supreme Court untuk mengajukan jaminan senilai US$100 juta.
Dalam pengajuan tersebut, dijelaskan kepemilikan properti Trump saja sudah cukup untuk menjamin dengan memadai setiap keputusan yang ditegaskan.
Baca juga : Biden Dibebaskan dari Tuduhan Dokumen, Namun Disorot atas Hilangnya Ingatan
"(Jaminan) hanya akan berfungsi sebagai keamanan tambahan."
Pengacara Trump menyerang keputusan hakim Arthur Engoron sebagai berlebihan dan menghukum. Mereka berpendapat bahwa larangan Engoron terhadap transaksi pinjaman secara menyeluruh adalah "tidak sah dan tidak konstitusional," membuatnya sulit untuk mendapatkan dan mengajukan jaminan penuh.
Pencabutan larangan peminjaman di New York membuka kemungkinan bagi Trump untuk mencari jaminan untuk seluruh jumlah denda keuangan, yang saat ini mencapai lebih dari US$450 juta dengan bunga pra-peradilan.
Trump, yang menghadapi 91 dakwaan pidana dalam kasus lain, menggunakan masalah hukumnya untuk memotivasi pendukungnya dan mengkritik lawannya, Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa kasus pengadilan hanyalah "cara untuk melukai saya dalam pemilihan."
Trump secara berulang kali menyerang Engoron selama persidangan, menyebutnya "tidak terkendali." (AFP/Z-3)
I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa DPR akan berupaya memasukkan poin jaminan perlindungan bagi para hakim ad hoc ke dalam kesimpulan rapat agar menjadi keputusan resmi.
Meski memiliki fungsi yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, hakim ad hoc sering kali dianaktirikan di internal lembaga.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
KOMISI Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap hakim yang terbukti melakukan korupsi atau praktik transaksional dalam penanganan perkara.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mulai 1 Januari 2026 memberlakukan denda hingga RM2.000 atau Rp8,3 juta bagi warga maupun wisatawan yang membuang sampah atau meludah sembarangan.
Dia juga menyinggung adanya kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.
Prabowo mencontohkan uang negara yang dikembalikan sebesar Rp6,62 triliun itu dapat dipergunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, hingga membangun hunian tetap para pengungsi.
Denda senilai hampir Rp80 juta yang dikenakan akibat keterlambatan platform X dalam memenuhi kewajiban moderasi konten, khususnya yang bermuatan pornografi.
Pelanggaran itu terjadi ketika Cavaliers tidak menurunkan dua pemain bintangnya, Donovan Mitchell dan Evan Mobley, saat melawan Miami Heat.
Aksi tidak pantas Dillon Brooks itu terjadi ketika laga antara Phoenix Suns dan Indiana Pacers menyisakan 54 detik pada kuarter kedua di Mortgage Matchup Center.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved