Joe Biden akan Blokir Aliran Data AS ke Tiongkok dan Rusia

PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden memberikan perintah eksekutif untuk melindungi data pribadi negaranya dengan membatasi transfer data ke Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lainnya.

Perintah tersebut, akan membatasi transfer besar-besaran informasi geolokasi, biometrik, kesehatan dan keuangan AS oleh pialang data dan pihak lain ke negara-negara yang menjadi perhatian tertentu, kata para pejabat.

Para pejabat senior AS juga akan melarang transfer sejumlah besar data mengenai personel pemerintah AS ke negara-negara tersebut, termasuk Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.

Baca juga : Berharap Uang, AS Kadoi Ukrainia Sanksi Kepada Rusia

“Tiongkok dan Rusia membeli data pribadi sensitif Amerika dari pialang data dan memanfaatkannya untuk terlibat dalam berbagai aktivitas jahat termasuk aktivitas jahat yang dimungkinkan oleh dunia maya, spionase, dan pemerasan,” kata para pejabat tersebut.

“Membeli data melalui pialang data saat ini sah di Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam perangkat keamanan nasional kita,” ujar mereka, seraya menambahkan perintah yang dikeluarkan bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Perintah tersebut merupakan upaya terbaru Washington untuk membendung aliran data AS ke Tiongkok, karena terjebak dalam perang dagang dan teknologi selama bertahun-tahun..

Baca juga : Lagi, Biden Minta Dana Perang US$106 Miliar untuk Ukraina dan Israel

Kongres AS sedang mempertimbangkan undang-undang yang melarang lembaga-lembaga federal melakukan kontrak dengan BGI Group Tiongkok dan Wuxi APPTEC, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah Tiongkok mengakses data genetik Amerika dan informasi kesehatan pribadi.

Pada 2018, panel AS yang meninjau investasi asing untuk mengetahui potensi ancaman keamanan nasional menolak rencana Ant Financial Tiongkok untuk mengakuisisi perusahaan pengiriman uang AS MoneyGram International karena perusahaan tersebut tidak dapat menghilangkan kekhawatiran atas keamanan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi warga AS. .

Para pejabat mengatakan, transaksi dengan pialang data yang mengetahui bahwa informasi tersebut akan berakhir di negara-negara yang menjadi perhatian akan dilarang, begitu pula semua transfer data genom.

Baca juga : Kegagalan Amerika Bayar Utang Untungkan Rusia dan Tiongkok

"Transfer data kelas lain, dari biometrik ke keuangan hanya akan dilarang jika memenuhi ambang batas volume tertentu dan dikirim ke negara-negara tersebut,” kata seorang pejabat.

Untuk menghilangkan kekhawatiran peraturan baru itu akan menghambat aktivitas ekonomi secara tidak perlu, jenis data tertentu termasuk penggajian dan kepatuhan perusahaan dikecualikan.

Transaksi tertentu seperti layanan cloud, perjanjian kerja, dan investasi juga akan diizinkan, dengan tunduk pada beberapa persyaratan keamanan seperti enkripsi dan anonimisasi.

Perintah tersebut juga mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memberikan kesempatan yang luas kepada industri untuk mengomentari proposal sebelum proposal tersebut diberlakukan.

Gedung Putih mengatakan perusahaan-perusahaan mengumpulkan lebih banyak data Amerika dibandingkan sebelumnya. Data tersebut sering kali dijual dan dijual kembali secara legal melalui pialang data yang kemudian dapat mentransfernya ke badan intelijen asing, militer, atau perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah asing. (CNA/Z-5)