Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung AS setuju menerima banding Donald Trump terhadap putusan mahkamah tertinggi Colorado, yang akan mengeluarkannya dari surat suara pemilihan pendahuluan presiden di negara bagian barat.
Mahkamah Agung yang mayoritas konservatif, termasuk tiga hakim yang ditunjuk oleh mantan presiden tersebut, mengatakan mereka akan mendengar argumen lisan dalam kasus pemilihan yang sangat penting ini pada 8 Februari.
Mahkamah Agung Colorado melarang Trump bulan lalu dari muncul di surat suara pemilihan pendahuluan presiden Partai Republik di negara bagian itu, karena perannya dalam serangan ke Capitol AS oleh para pendukungnya pada 6 Januari 2021.
Baca juga: Jaksa New York Tuntut Donald Trump Sebesar US$370 Juta dalam Kasus Penipuan Properti
Pengacara Trump, yang menjadi kandidat terdepan pencalonan presiden Partai Republik 2024, mendesak Mahkamah Agung AS pada awal minggu ini untuk mendengar kasus ini dan "secara tegas membatalkan putusan Mahkamah Agung Colorado."
Mereka mengatakan bahwa putusan Colorado, "jika dibiarkan berlaku, akan menandai kali pertama dalam sejarah Amerika Serikat bahwa yudikatif mencegah pemilih memilih kandidat presiden partai mayoritas terkemuka.
Baca juga: Biden Bandingkan Trump dengan 'Sakit' dan Jerman Nazi dalam Peluncuran Kampanye 2024
"Pertanyaan kelayakan untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat seharusnya ditangani dan diputuskan oleh Kongres, bukan pengadilan negara bagian," tambah mereka.
Trump yang berusia 77 tahun juga mengajukan banding terhadap putusan pejabat pemilihan teratas di Maine yang akan mengeluarkannya dari surat suara pemilihan pendahuluan di negara bagian timur laut.
Pengacara Trump mendesak Mahkamah Agung Maine untuk menolak putusan oleh Sekretaris Negara Bagian Maine, Shenna Bellows, seorang Demokrat, menyebutnya sebagai "pembuat keputusan yang bias" yang "bertindak secara sewenang-wenang."
Mahkamah Agung Colorado dan sekretaris negara bagian Maine keduanya menentukan Trump tidak memenuhi syarat untuk muncul di surat suara pemilihan pendahuluan karena Amandemen Ke-14 Konstitusi AS.
Bagian Tiga dari Amandemen Ke-14 melarang orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan setelah sekali berjanji untuk mendukung dan mempertahankan Konstitusi, untuk memegang jabatan publik. Amandemen ini, yang diratifikasi tahun 1868 setelah Perang Saudara AS, bertujuan untuk mencegah pendukung Konfederasi pemilik budak dari terpilih ke Kongres atau memegang posisi federal.
Tantangan Amandemen Ke-14 yang serupa terhadap kelayakan Trump juga diajukan di negara bagian lain. Pengadilan di Minnesota dan Michigan baru-baru ini memutuskan bahwa Trump harus tetap masuk surat suara di negara-negara itu.
Secara terpisah, mantan presiden yang dua kali diimpeach ini dijadwalkan untuk diadili di Washington pada Maret atas dugaan berkonspirasi untuk menggulingkan hasil pemilihan 2020 yang dimenangkan oleh Demokrat Joe Biden.
Dia juga menghadapi tuduhan pengadilan berupa tindak pidana pengaturan di Georgia atas dugaan berkonspirasi untuk menggulingkan hasil pemilihan di negara bagian selatan itu.
Maine dan Colorado mengadakan kontes nominasi presiden mereka pada 5 Maret - juga dikenal sebagai "Super Tuesday" - ketika pemilih di lebih dari selusin negara bagian, termasuk California dan Texas, memberikan suara dalam pemilihan. (AFP/Z-3)
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Tiga uskup agung Katolik AS mengatakan bahwa landasan moral untuk tindakan Amerika di dunia dipertanyakan akibat penggunaan atau ancaman kekuatan militer kembali.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved