Lagi, AS Gagalkan Gencatan Senjata di Gaza

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang lebih lunak yang menuntut semua pihak dalam konflik Israel-Hamas. Teks itu hanya mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang aman dan tanpa hambatan.

Setelah tertunda selama berhari-hari, resolusi tersebut juga menyerukan penciptaan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan. Namun tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

Rusia dan Amerika Serikat, yang keduanya bisa saja memveto rancangan undang-undang tersebut sebagai anggota tetap DK PBB, memilih abstain, yang berarti rancangan tersebut disahkan dengan 13 suara mendukung.

Baca juga: DK PBB Gagal Hentikan Genosida di Gaza

Meskipun demikian, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menyebut resolusi tersebut sebagai langkah maju yang kuat. “Dewan ini memberikan secercah harapan di tengah lautan penderitaan,” katanya.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan setelah pemungutan suara tersebut bahwa serangan Israel adalah masalah sebenarnya. Negara tersebut menciptakan hambatan besar terhadap distribusi bantuan kemanusiaan ketika ia mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan.

Baca juga: Antonio Guterres Terus Suarakan Gencatan Senjata

Kelompok militan Palestina Hamas mengatakan resolusi tersebut tidak cukup dan tidak menanggapi situasi bencana yang diciptakan oleh mesin perang Zionis. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai metode perang harus diakhiri sekarang.

“Anda harus menghentikan pembunuhnya untuk menyelamatkan pasien. Resolusi tersebut sebagai langkah ke arah yang benar," katanya.

Perselisihan diplomatik di markas besar PBB di Manhattan yang menyebabkan pemungutan suara ditunda beberapa kali minggu ini terjadi di tengah memburuknya kondisi di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengecam Amerika Serikat karena menghalangi seruan yang sangat lemah untuk penghentian permusuhan. “Seandainya dokumen ini tidak didukung oleh sejumlah negara Arab, tentu saja kami akan memvetonya,” katanya.

Uni Emirat Arab (UEA) mensponsori resolusi tersebut, yang diubah di beberapa bidang utama untuk mencapai kompromi. Duta Besar UEA untuk PBB Lana Zaki Nusseibeh mengatakan mereka merespons dengan tindakan terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan.

“Kami tahu ini bukanlah teks yang sempurna. Kami tidak akan pernah bosan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan,” katanya.

Resolusi tersebut menuntut semua rute menuju dan seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan dibuka untuk bantuan kemanusiaan. Mereka juga meminta penunjukan koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Gaza.

Teks sebelumnya menyatakan mekanisme bantuan untuk mempercepat pengiriman bantuan akan secara eksklusif berada di bawah kendali PBB. Kini mereka menyatakan bantuan tersebut akan dikelola melalui konsultasi dengan semua pihak terkait yang berarti Israel akan tetap melakukan pengawasan operasional atas pengiriman bantuan.

Resolusi DK mengikat secara hukum, namun banyak yang diabaikan khususnya oleh Israel. Setelah pemungutan suara PBB, Israel mengatakan akan terus memeriksa semua bantuan Gaza untuk alasan keamanan dan duta besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan PBB tidak dapat dipercaya untuk memantau bantuan yang masuk.

Erdan berterima kasih kepada Washington karena mempertahankan garis merah yang jelas. Anggota DK yang beranggotakan 15 orang bergulat selama berhari-hari untuk menemukan titik temu mengenai resolusi tersebut, seiring dengan meningkatnya kritik atas kurangnya tindakan yang diambil badan tersebut sejak dimulainya perang.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pekan ini tidak akan ada gencatan senjata di Gaza sampai Hamas dilenyapkan. Kelompok hak asasi manusia Amnesty menyebut resolusi tersebut sangat tidak memadai dalam menghadapi pembantaian yang sedang berlangsung dan kehancuran besar-besaran yang diakibatkan oleh serangan pemerintah Israel.

Perselisihan mengenai resolusi tersebut terjadi ketika sistem pemantauan kelaparan PBB memperingatkan setiap orang di Gaza yang dilanda perang diperkirakan akan menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi dalam enam minggu ke depan.

Hamas menyusup ke Israel pada 7 Oktober dan membunuh sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan data Israel.

Israel membabi-buta dengan kampanye udara dan darat tanpa henti. Kantor media pemerintah Hamas di Jalur Gaza mengatakan pada Jumat (22/12) bahwa 20.057 orang telah tewas, di antaranya 8.000 anak-anak dan 6.200 perempuan. (AFP/Z-3)