Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MALAYSIA menolak tekanan Barat untuk mengutuk Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, Malaysia akan terus menjaga hubungan dengan Hamas.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan, para pejabat Barat telah berulang kali meminta Malaysia untuk mengutuk Hamas dalam pertemuan-pertemuan tersebut, namun pemerintahnya tidak setuju dengan sikap mereka.
“Saya katakan, secara kebijakan, kami memiliki hubungan dengan Hamas dari sebelumnya, dan ini akan terus berlanjut,” kata Anwar, Senin (16/10), dalam sambutannya di parlemen.
Baca juga: Malaysia dan Indonesia Bahas Isu Palestina Terkini
“Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan sikap mereka yang menekan, karena Hamas juga menang di Gaza dengan bebas melalui pemilu, dan warga Gaza memilih mereka untuk memimpin,” imbuh Anwar lagi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah negara-negara Barat mengecam Hamas dan menyerukan negara-negara lain untuk mendukung Israel setelah Hamas awal bulan ini melancarkan serangan paling mematikan terhadap negara itu dalam beberapa dekade.
Baca juga : Arab Saudi Desak Israel Setop Bom Gaza dan Berikan Palestina Haknya
Lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, tewas ketika pejuang Hamas menyerang Israel selatan melalui udara, darat dan laut pada tanggal 7 Oktober, menurut para pejabat Israel.
Pemboman Israel selanjutnya terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 2.750 orang dan melukai hampir 10.000 lainnya, menurut para pejabat Palestina. 1.000 orang lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan di daerah kantong tersebut.
Malaysia, yang sekitar 60% penduduknya beragama Islam, merupakan pendukung vokal hak-hak Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pekan lalu, Anwar mengkritik komunitas internasional atas sikap mereka yang sepihak terhadap konflik Israel-Hamas.
“Masyarakat internasional terus melakukan tindakan sepihak terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Penyitaan tanah dan harta benda milik rakyat Palestina dilakukan tanpa henti oleh Zionis,” ujarnya di X.
“Akibat ketidakadilan ini, ratusan nyawa tak berdosa menjadi korban. Malaysia tetap solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina.”
Komentar pemimpin Malaysia tersebut muncul ketika Kementerian Luar Negeri negaranya mengeluarkan pernyataan yang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata.
“Tidak boleh ada perlakuan yang tidak proporsional dan kemunafikan yang mencolok dalam menghadapi rezim mana pun yang mempraktikkan apartheid dan secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional,” kata kementerian tersebut.
Pada hari Jumat (13/10), sekitar 1.000 Muslim berunjuk rasa di Kuala Lumpur untuk menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina, meneriakkan seruan “Bebaskan Palestina” dan “Hancurkan Zionis” sambil membakar patung bergambar bendera Israel.
Para pemimpin Hamas sebelumnya pernah mengunjungi Malaysia dan bertemu dengan para pemimpinnya. Pada 2013, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menentang blokade Israel di Gaza dan menyeberang ke daerah kantong tersebut atas undangan dari kelompok tersebut. (Ajjazeera/Z-4)
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Presiden AS Donald Trump resmi membentuk 'Board of Peace' sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza.
SEKITAR selusin warga Palestina menerima undangan resmi pada Selasa (13/1) untuk bertugas di komite teknokrat yang akan mengelola urusan sehari-hari Jalur Gaza menggantikan Hamas.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved