Uni Eropa Sebut Aksi Israel di Gaza Langgar Hukum Internasional

KEPALA kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menuduh pemerintah Israel melanggar hukum internasional. Pasalnya Negeri Zionis tersebut memberlakukan blokade total terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan Palestina Hamas.

Setelah pertemuan darurat untuk membahas dampak serangan itu, Borrell juga mengatakan mayoritas menteri luar negeri UE mendukung kelanjutan bantuan untuk Otoritas Palestina, yang memerintah Tepi Barat.

Borrell menyampaikan pernyataannya sehari setelah Komisaris Eropa Oliver Varhelyi, seorang diplomat Hongaria, mengatakan semua bantuan pembangunan UE untuk Palestina ditangguhkan. Namun Komisi Eropa menolak pengumuman tersebut setelah mendapat reaksi keras dari pemangku kebijakan di UE.

Baca juga : Rudal dan Kelaparan Jadi Senjata Utama Israel Kosongkan Gaza

Borrell telah mengundang menteri luar negeri Israel dan Palestina untuk mengambil bagian melalui konferensi video dalam pertemuan di Muscat, Oman. Namun Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Otoritas Palestina Riyad al-Maliki tidak hadir.

Borrell turut mengecam serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel, sebagian besar adalah warga sipil. Namun dia mengatakan tanggapan Israel yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 770 warga Gaza harus sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional.

“Israel mempunyai hak untuk membela diri tetapi hal itu harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan beberapa keputusan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya.

Baca juga : Distribusi Air Bersih INH di Kamp Pengungsi Al-Mawasi Gaza

Borrell menyebutkan bahwa PBB telah menyatakan bahwa memutus aliran air, memutus listrik, memotong makanan untuk banyak warga sipil adalah melanggar hukum internasional. Israel mengkritik pernyataan PBB tersebut, dan menuduh ketua badan hak asasi manusia dunia tersebut gagal mengutuk Hamas sebagai teroris.

Borrell menekankan UE tidak bekerja sama dengan Hamas, yang menguasai Gaza dan yang digolongkan UE sebagai organisasi teroris. Namun dia mengatakan sangat penting bahwa blok tersebut terus memberikan bantuan untuk membantu warga sipil Palestina melalui Otoritas Palestina.

“Hukuman kolektif terhadap seluruh warga Palestina tidak adil dan tidak produktif,” katanya.

Baca juga : Inggris Berencana Akui Negara Palestina termasuk di PBB

UE yang beranggotakan 27 negara mengatakan mereka adalah penyedia bantuan eksternal terbesar bagi Palestina. Tahun lalu, blok tersebut memberikan sekitar €283 juta untuk mendukung Otoritas Palestina, dan badan utama PBB untuk pengungsi Palestina dan proyek lainnya.

Namun UE telah lama mengalami perpecahan mendalam mengenai konflik Israel-Palestina, yang terungkap sebagai reaksi terhadap pengumuman singkat penangguhan bantuan oleh Varhelyi, yang pemerintahan nasionalnya merupakan sekutu dekat Israel.

Juru bicara Komisi Eropa mengatakan bahwa Varhelyi belum berkonsultasi dengan sesama komisioner, termasuk Presiden Komisi Ursula von der Leyen. Beberapa anggota UE secara terbuka mengkritik pengumuman tersebut.

Baca juga : Kemenlu: Tuduhan Israel terhadap Staf UNRWA Bantu Hamas Harus Dibuktikan

Komisi Eropa kemudian mengatakan bahwa mereka akan meninjau kembali bantuan tersebut untuk memastikan tidak ada dana yang disalurkan kepada teroris namun pembayaran akan terus berlanjut.

Penjabat Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan wilayah Palestina kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak bantuan setelah serangan Hamas dan pemboman Israel di Jalur Gaza.

(CNA/Z-10)