Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA Presiden Amerika Serikat, Hunter Biden diwajibkan untuk tampil di pengadilan Delaware pada 3 Oktober untuk menghadapi tuduhan kepemilikan senjata. Hakim federal Christopher Burke menolak permintaan Hunter Biden untuk tampil melalui video, di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk menghindari kemungkinan gangguan yang dapat terjadi ketika tiba di pengadilan bersama pengawal dari Secret Service.
"Dalam hal ini, terdakwa tidak seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa," kata Hakim Burke dalam putusannya.
Hakim Burke memberikan tenggat waktu tambahan seminggu bagi Hunter Biden untuk memenuhi perintah pengadilan, yang awalnya dijadwalkan pada 26 September.
Baca juga: Hunter Biden Didakwa Membeli Senjata api Ilegal
Pengacara Hunter Biden memberitahu pengadilan bahwa kliennya akan mengajukan pleidoi tidak bersalah terhadap tuduhan pembelian senjata secara ilegal, ketika sedang menggunakan narkoba.
Hunter Biden, 53, dihadapkan pada tiga tuduhan terkait dengan membuat pernyataan palsu ketika mengisi formulir yang diperlukan untuk pembelian senjata pada 2018, di mana ia mengklaim saat itu tidak menggunakan narkoba secara ilegal. Ia memiliki revolver Colt tersebut selama 11 hari sebelum menghilangkannya.
Baca juga: Putra Joe Biden Terancam Penjara 10 Tahun Karena Kepemilikan Senpi Ilegal
Pada Juni, kesepakatan dengan jaksa federal David Weiss, yang seharusnya menghapus tuduhan kepemilikan senjata sementara Hunter Biden mengakui bersalah atas dua tuduhan pajak dan menghindari penjara, gagal terlaksana. Hal ini membuat Weiss mengajukan tiga tuduhan kepemilikan senjata sebagai tindak pidana terhadapnya.
Jika terbukti bersalah, Hunter Biden pada teori dapat dihukum hingga 25 tahun penjara, walaupun pada praktiknya, tuduhan semacam ini, jika tidak disertai dengan tuduhan lain, jarang dihukum dengan penjara.
Sementara itu, Weiss, yang kemudian diangkat sebagai penasihat khusus untuk penyelidikan terhadap Hunter Biden setelah kesepakatan gagal, telah mengisyaratkan masih menyelidiki Hunter Biden atas kemungkinan tuduhan pajak lainnya. (AFP/Z-3)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.
Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
PEMERINTAH Amerika Serikat meminta negara-negara Eropa tidak bereaksi emosional terhadap rencana Presiden Donald Trump terkait Greenland.
Donald Trump kembali enggan menjelaskan langkah AS terkait Greenland, namun memberi sinyal peluang kesepakatan di Davos. Denmark memperingatkan risiko terhadap NATO.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Buntut ancaman Trump soal Greenland, Parlemen Eropa berencana menunda persetujuan kesepakatan tarif Juli lalu. Ancaman perang dagang kembali hantui pasar global.
USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka.
PRESIDEN Donald Trump memperjelas selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun bahwa ia termotivasi secara unik oleh keinginan untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved