Selasa 06 Juni 2023, 10:43 WIB

DPR Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemenlu

Media Indonesia | Internasional
 

ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengupayakan peningkatan anggaran penegakan hukum.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, diketahui anggaran penegakan hukum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri tahun 2024 hanya sebesar Rp7,5 miliar.

Sebab itu, ia berharap pembahasan peningkatan anggaran, salah satunya pada tersebut bisa dibahas lebih lanjut usai Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada 16 Agustus mendatang.

Baca juga: Retno Ajak BRICS Perjuangkan Hak Pembangunan Setiap Negara

“Nanti kesempatan yang lebih detail setelah pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus. Sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut soal penegakan hukum mengapa hanya Rp7,5 miliar, yang lain-lain nanti kita (juga) diskusikan,” tutur Hasanuddin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia 

Di sisi lain, politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia ketika Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 pada Sabtu (3/6/2023) lalu.

Hal tersebut menjadi perhatiannya lantaran muncul penolakan dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Baca juga: Ada WNI Pekerja Online Scams Pura-pura Jadi Korban TPPO demi Pulang Gratis

Oleh karena itu, Hasanuddin berharap agar pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga yang mewakilinya untuk saling berkonsolidasi.

Hal itu supaya poin yang disampaikan dalam forum tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sekaligus dekat dengan realita yang terjadi saat ini.

Baca juga: Kemenlu Diminta Tangani Serius WNA yang Bekerja Ilegal di Bali

Image-nya jadi kurang baik. Pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita,” pungkasnya. (RO/S-4)

Baca Juga

AFP

Malaysia Serukan Kewaspadaan Penularan Virus Nipah

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 24 September 2023, 19:14 WIB
MENTERI Kesehatan Malaysia Zaliha Mustafa mengeluarkan arahan kesiapsiagaan risiko penularan penyakit Nipah, khususnya mereka yang baru...
AFP/JALAA MAREY

Libanon dan Israel Saling Serang

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 24 September 2023, 18:14 WIB
TENTARA Libanon mengatakan bahwa mereka telah menembakkan gas air mata ke arah pasukan Israel di perbatasan sebagai tanggapan atas bom asap...
AFP/Ted Aljibe

Tiongkok Kejar Nelayan Filipina di Perairan yang Disengketakan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 24 September 2023, 17:10 WIB
Para nelayan mengeluhkan bahwa tindakan Tiongkok di Scarborough Shoal telah merampas sumber pendapatan utama mereka dan tempat berlindung...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

  • Presiden PKS Buka-Bukaan Soal Pasangan Amin

    Berikut petikan wawancara khusus wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Henri Salomo, Akhmad Mustain, dan Rifaldi Putra Irianto di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya