Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
AMERIKA Serikat (AS), Selasa (30/5), mengecam pemerintah Kosovo terkait pelantikan wali kota berdarah Albania di utara Kosovo dengan kekuatan militer yang memicu kerusuhan di kawasan itu.
Sebanyak 30 pasukan penjaga perdamaian NATO terluka dalam bentrokan dengan demonstran etnik Serbia, Senin (29/5). Para demonstran memprotes keputusan Perdana Menteri Albun Kurti yang melantik wali kota pemenang pemilu yang diboikot warga etnik Serbia.
Kosovo juga didepak dari latihan militer gabungan di Eropa yang dipimpin AS akibat insiden itu. Hal itu diungkapkan Duta Besar AS di Pristina Jeffrey Hovenier.
Baca juga: 25 Penjaga Perdamaian Terluka di Kosovo
"Bagi Kosovo, latihan militer ini sudah usai," tegas Hovenier kepada media massa di Pristina.
Ini merupakan kali pertama AS menjatuhkan sanksi kepada Kosovo, yang menyatakan melepaskan diri dari Serbia pada 2008. Pernyataan itu mendapat dukungan dari AS yang dipandang sebagai sekutu utama Pristina.
Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Beograd setelah perang antara pasukan Serbia dan pemberontak etnik Albania berakhir oleh intervensi militer NATO yang dipimpin AS.
Baca juga: Pesan Djokovic Soal Kosovo Tuai Kontroversi
Beograd dan sekutu utama mereka, Rusia dan Tiongkok, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo sehingga Pristina hingga kini tidak bisa menjadi anggota PBB.
Akibat krisis antara pemerintah Kosovo dan warga etnik Serbia, AS bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan diplomasi dan berhenti melobi dunia internasional untuk mengakui negara kecil di wilayah Balkan tersebut.
Hovenier menegaskan bahwa langkah pemerintah Kosovo telah menyebabkan krisis di wilayah utara negara itu.
"Kami telah meminta Perdana Menteri Kurti untuk meredakan ketegangan di utara dan hingga kini dia tidak menanggapi permintaan itu," ungkap Hovenier.
Bentrokan di wilayah utara Kosovo terjadi pada Senin (29/5) ketika Pristina, menggunakan pasukan bersenjata, berusaha melantik wali kota dari etnik Albania di kota yang mayoritas penduduknya warga etnik Serbia.
Langkah itu menuai kritik dari negara barat termasuk dari AS dan Uni Eropa.
Situasi memburuk ketika warga etnik Serbia berusaha memaksa masuk ke Balai Kota Zvecan namun dihalau polisi menggunakan gas air mata.
Pasukan penjaga perdamaian NATO berusaha menghalau demonstran namun disambut dengan lemparan batu, botol, dan bom molotov. Akibatnya, 30 personel pasukan penjaga keamanan, 11 warga Italia dan sembilan warga Hongaria, terluka.
Dari demonstran, sebanyak 52 orang terluka, tiga di antara mereka dalam kondisi kritis. (AFP/Z-1)
Menghadapi kenyataan adanya perang Iran-Israel saat ini, penulis sebagai eksponen Patriot Soekarnois belum melihat adanya sikap tegas dari pemerintah terhadap perang tersebut.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan urgensi kolaborasi strategis antara pelaku industri dan pemerintah.
Aparat keamanan menghadapi kesulitan dalam menangkap pelaku penembakan aktif di Canfield Mountain, Idaho, akibat medan berat dan kebakaran hutan.
Sheriff Kootenai County, Robert Norris, menyatakan kebakaran semak di lereng timur Gunung Canfield akan terus menyala karena kondisi belum aman.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
MILIARDER Elon Musk memperingatkan AS bisa terjerumus ke dalam perbudakan utang akibat rancangan undang-undang (RUU) belanja negara dan pajak yang diajukan Presiden Donald Trump.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved