Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS), Selasa (30/5), mengecam pemerintah Kosovo terkait pelantikan wali kota berdarah Albania di utara Kosovo dengan kekuatan militer yang memicu kerusuhan di kawasan itu.
Sebanyak 30 pasukan penjaga perdamaian NATO terluka dalam bentrokan dengan demonstran etnik Serbia, Senin (29/5). Para demonstran memprotes keputusan Perdana Menteri Albun Kurti yang melantik wali kota pemenang pemilu yang diboikot warga etnik Serbia.
Kosovo juga didepak dari latihan militer gabungan di Eropa yang dipimpin AS akibat insiden itu. Hal itu diungkapkan Duta Besar AS di Pristina Jeffrey Hovenier.
Baca juga: 25 Penjaga Perdamaian Terluka di Kosovo
"Bagi Kosovo, latihan militer ini sudah usai," tegas Hovenier kepada media massa di Pristina.
Ini merupakan kali pertama AS menjatuhkan sanksi kepada Kosovo, yang menyatakan melepaskan diri dari Serbia pada 2008. Pernyataan itu mendapat dukungan dari AS yang dipandang sebagai sekutu utama Pristina.
Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Beograd setelah perang antara pasukan Serbia dan pemberontak etnik Albania berakhir oleh intervensi militer NATO yang dipimpin AS.
Baca juga: Pesan Djokovic Soal Kosovo Tuai Kontroversi
Beograd dan sekutu utama mereka, Rusia dan Tiongkok, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo sehingga Pristina hingga kini tidak bisa menjadi anggota PBB.
Akibat krisis antara pemerintah Kosovo dan warga etnik Serbia, AS bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan diplomasi dan berhenti melobi dunia internasional untuk mengakui negara kecil di wilayah Balkan tersebut.
Hovenier menegaskan bahwa langkah pemerintah Kosovo telah menyebabkan krisis di wilayah utara negara itu.
"Kami telah meminta Perdana Menteri Kurti untuk meredakan ketegangan di utara dan hingga kini dia tidak menanggapi permintaan itu," ungkap Hovenier.
Bentrokan di wilayah utara Kosovo terjadi pada Senin (29/5) ketika Pristina, menggunakan pasukan bersenjata, berusaha melantik wali kota dari etnik Albania di kota yang mayoritas penduduknya warga etnik Serbia.
Langkah itu menuai kritik dari negara barat termasuk dari AS dan Uni Eropa.
Situasi memburuk ketika warga etnik Serbia berusaha memaksa masuk ke Balai Kota Zvecan namun dihalau polisi menggunakan gas air mata.
Pasukan penjaga perdamaian NATO berusaha menghalau demonstran namun disambut dengan lemparan batu, botol, dan bom molotov. Akibatnya, 30 personel pasukan penjaga keamanan, 11 warga Italia dan sembilan warga Hongaria, terluka.
Dari demonstran, sebanyak 52 orang terluka, tiga di antara mereka dalam kondisi kritis. (AFP/Z-1)
LEMBAGA think tank GIF menilai kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) menunjukkan kecenderungan yang semakin agresif dan koersif dalam merespons dinamika geopolitik global.
HARGA bitcoin kembali mengalami pelemahan di bawah US$90.000 setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di kisaran 3,50%-3,75%.
AMERIKA Serikat memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor pangan dan produk agrikultur melalui penyelenggaraan Rasa Amerika Festival yang digelar di Jakarta, Sabtu (31/1).
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan bahwa militer Iran kini jauh lebih siap menghadapi konflik bersenjata dibandingkan medio Juni lalu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan bagi pengenaan tarif impor tambahan terhadap negara-negara yang menjual minyak ke Kuba.
Menlu Iran Abbas Araghchi nyatakan siap dialog dengan AS jika setara, namun tegas menolak negosiasi di bawah ancaman militer dan enggan bahas program rudal.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved