Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS), Selasa (30/5), mengecam pemerintah Kosovo terkait pelantikan wali kota berdarah Albania di utara Kosovo dengan kekuatan militer yang memicu kerusuhan di kawasan itu.
Sebanyak 30 pasukan penjaga perdamaian NATO terluka dalam bentrokan dengan demonstran etnik Serbia, Senin (29/5). Para demonstran memprotes keputusan Perdana Menteri Albun Kurti yang melantik wali kota pemenang pemilu yang diboikot warga etnik Serbia.
Kosovo juga didepak dari latihan militer gabungan di Eropa yang dipimpin AS akibat insiden itu. Hal itu diungkapkan Duta Besar AS di Pristina Jeffrey Hovenier.
Baca juga: 25 Penjaga Perdamaian Terluka di Kosovo
"Bagi Kosovo, latihan militer ini sudah usai," tegas Hovenier kepada media massa di Pristina.
Ini merupakan kali pertama AS menjatuhkan sanksi kepada Kosovo, yang menyatakan melepaskan diri dari Serbia pada 2008. Pernyataan itu mendapat dukungan dari AS yang dipandang sebagai sekutu utama Pristina.
Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Beograd setelah perang antara pasukan Serbia dan pemberontak etnik Albania berakhir oleh intervensi militer NATO yang dipimpin AS.
Baca juga: Pesan Djokovic Soal Kosovo Tuai Kontroversi
Beograd dan sekutu utama mereka, Rusia dan Tiongkok, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo sehingga Pristina hingga kini tidak bisa menjadi anggota PBB.
Akibat krisis antara pemerintah Kosovo dan warga etnik Serbia, AS bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan diplomasi dan berhenti melobi dunia internasional untuk mengakui negara kecil di wilayah Balkan tersebut.
Hovenier menegaskan bahwa langkah pemerintah Kosovo telah menyebabkan krisis di wilayah utara negara itu.
"Kami telah meminta Perdana Menteri Kurti untuk meredakan ketegangan di utara dan hingga kini dia tidak menanggapi permintaan itu," ungkap Hovenier.
Bentrokan di wilayah utara Kosovo terjadi pada Senin (29/5) ketika Pristina, menggunakan pasukan bersenjata, berusaha melantik wali kota dari etnik Albania di kota yang mayoritas penduduknya warga etnik Serbia.
Langkah itu menuai kritik dari negara barat termasuk dari AS dan Uni Eropa.
Situasi memburuk ketika warga etnik Serbia berusaha memaksa masuk ke Balai Kota Zvecan namun dihalau polisi menggunakan gas air mata.
Pasukan penjaga perdamaian NATO berusaha menghalau demonstran namun disambut dengan lemparan batu, botol, dan bom molotov. Akibatnya, 30 personel pasukan penjaga keamanan, 11 warga Italia dan sembilan warga Hongaria, terluka.
Dari demonstran, sebanyak 52 orang terluka, tiga di antara mereka dalam kondisi kritis. (AFP/Z-1)
Ketua Parlemen Iran Qalibaf mengancam bakal menyerang infrastruktur vital negara kawasan jika terbukti membantu musuh menduduki salah satu pulau strategis milik Iran.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sebenarnya ingin bernegosiasi, meskipun tidak berani mengakuinya secara terbuka
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak akan maju ke meja perundingan dan memilih melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan Iran agar segera menerima kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang terus memanas di Timur Tengah.
WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved