Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEHADIRAN Indonesia di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang, menjadi momentum untuk meneruskan suara negara-negara miskin dan berkembang atau global south.
"Kehadiran Indonesia menunjukkan kepercayaan G7 sebagai perwakilan Global South yang nenyuarakan kepentingan negara berkembang dan miskin atau yang berada di luar G20," kata Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani kepada Media Indonesia, Jumat (19/5).
Menurut dia, kepercayaan G7 terhadap Indonesia untuk mengikuti KTT yang digelar di kota yang hancur oleh bom atom pada perang dunia II itu, merupakan kehormatan. Sayangnya Indonesia mewakili negara-negara yang tidak homogen.
Baca juga : Akan Hadiri KTT G7, Presiden Jokowi Berolak ke Hiroshima
"Ini kehormatan sekaligus tantangan karena suara GS juga tidak homogen," ujarnya.
Evi menambahkan, suara yang dibawa Indonesia ke KTT G7 tidak menjamin akan diterima. Namun demikian, bagi Indonesia sudah cukup bagus karena bisa menggemakan aspirasi dari mayoritas penduduk dunia.
Baca juga : Negara G7 Pertimbangkan Sanksi Baru terhadap Rusia
"Diterima atau tidak tergantung konstelasi isu. Kalau banyak negara G7 yang gagasannya sama maka bisa diterima karena banyak juga isu yang tidak homogen dalam G7," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo berangkat ke Hiroshima membawa sejumlah isu seperti perubahan iklim, pangan, energi, dan suara dari negara-negara GS. Ia menegaskan sudah saatnya suara dari negara perkembang didengar.
"Kita akan membawa suara dari GS yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja tapi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu," kata Jokowi.
Isu perdamaian, kata Jokowi, juga akan ia bahas dalam KTT G7 di Jepang nanti. Termasuk isu mengenai Myanmar.
"Akan dibahas karena tempatnya adalah Hiroshima karena itu adalah simbol perdamaian," kata Jokowi.
Dalam lawatan ke Jepang, Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung. (Z-5)
G7 berencana mengumumkan kesepakatanpinjaman kepada Ukraina, dimana pinjaman tersebut akan didukung oleh keuntungan dari investasi Rusia yang saat ini dibekukan.
Presiden AS Joe Biden mendesak Emir Qatar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, untuk mengamankan penerimaan kesepakatan gencatan senjata oleh Hamas.
Para pemimpin G7 menyepakati pembatasan impor berlian Rusia mulai diberlakukan pada tahun depan.
Para menteri luar negeri G7 pada Rabu (29/11) menyerukan kepada pemberontak Huthi yang didukung Iran untuk menghentikan ancaman terhadap pelayaran internasional.
MENTERI Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan bahwa tekanan dunia internasional terhadap Israel akan meningkat dalam dua atau tiga pekan ke depan.
AMERIKA Serikat mengundang pemimpin Jepang dan Korea Selatan bertemu di Washington DC. Salah satu isu yang dibahas adalah ancaman nuklir dan rudal Korut.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved