Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) bersama delegasi terbatas bertolak ke Hiroshima, Jepang, hari ini, Jumat (19/5). Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7)
"Pagi hari ini, saya bersama ibu negara dan delegasi terbatas akan berangkat ke Hiroshima di Jepang dalam rangka menghadiri undangan Presiden G7 dari PM (Jepang) Kishida," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5).
Jokowi mengatakan, dalam pertemuan G7, akan dibahas mengenai perubahan iklim, pangan, energi, dan suara dari negara-negara South Global. Ia menegaskan sudah saatnya suara dari negara perkembang didengar.
Baca juga: Negara G7 Pertimbangkan Sanksi Baru terhadap Rusia
"Kita akan membawa suara dari Global South yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja tapi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu," kata Jokowi.
Isu perdamaian, kata Jokowi, juga akan ia bahas dalam KTT G7 di Jepang nanti. Termasuk isu mengenai Myanmar.
"Akan dibahas karena tempatnya adalah Hiroshima karena itu adalah simbol perdamaian," kata Jokowi.
Baca juga: Negara G7 Didesak Bayar US$13 Triliun pada Negara-negara Miskin
Dalam lawatan ke Jepang, Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung. (Z-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved