AS Terancam Krisis Uang Tunai

DEPARTEMEN Keuangan Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa pemerintah federal berpotensi kekurangan uang tunai alias krisis uang tunai untuk membayar semua utang yang jatuh tempo 1 Juni. Kondisi itu juga akan terjadi jika batas utang tidak ditambah.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa badan tersebut tidak mungkin memenuhi semua kewajiban pembayaran utang pemerintah AS pada awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni jika tanpa tindakan dari Kongres.

Potensi X-date atau tanggal kedaluwarsa baru, yang memperhitungkan penerimaan pajak April, sebagian besar tidak berubah dari perkiraan sebelumnya, yang dikeluarkan pada Januari. Maka pemerintah dapat kekurangan uang tunai sekitar 5 Juni.

Baca juga: Biden dan Marcos Bahas Laut China Selatan

Namun, Yellen juga menambahkan beberapa ruang gerak. "Penerimaan dan pengeluaran federal secara inheren bervariasi, dan tanggal sebenarnya Departemen Keuangan melakukan tindakan luar biasa bisa beberapa minggu lebih lambat dari perkiraan ini," tulisnya kepada anggota parlemen.

"Tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti tanggal pasti kapan Departemen Keuangan tidak dapat membayar tagihan pemerintah, dan saya akan terus memperbarui Kongres dalam beberapa minggu mendatang karena lebih banyak informasi tersedia," tulisnya.

Baca juga: Jumlah Restoran Halal di AS Meningkat Hingga 13 Ribu

Ia mendesak Kongres untuk bertindak cepat untuk meningkatkan batas utang. Setelah mencapai batas pinjaman US$31,4 triliun pada 19 Januari. Yellen sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa Departemen Keuangan akan terus membayar utang, tunjangan federal, dan melakukan pengeluaran lain untuk menggunakan penerimaan kas dan tindakan pengelolaan kas yang luar biasa.

Gagal Bayar Utang 2011

Pada 2011, pertarungan pagu utang yang serupa membawa negara itu ke jurang gagal bayar dan mendorong penurunan peringkat kredit negara itu. Kali ini, negosiasi mungkin lebih sulit.

Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik mengesahkan undang-undang pada 26 April yang akan menaikkan plafon utang dengan imbalan pemotongan besar biaya perawatan kesehatan bagi orang miskin dan anggaran lainnya yang menurut Departemen Perhubungan akan menutup ratusan menara kontrol lalu lintas udara.

RUU itu juga akan memangkas insentif pajak untuk pembangkit listrik tenaga surya dan sumber energi ramah iklim lainnya. RUU yang diinisiasi Partai Republik akan menerapkan pemotongan belanja sebesar US$4,5 triliun - atau sekitar 22% dengan imbalan kenaikan batas utang AS sebesar US$1,5 triliun.

RUU itu tidak memiliki peluang untuk melewati Senat yang dikendalikan Demokrat dan Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden akan memveto undang-undang tersebut. Gedung Putih telah meminta Kongres untuk menaikkan batas utang tanpa syarat, pejabat administrasi sudah membuat rencana untuk bernegosiasi dengan Partai Republik mengenai rencana anggaran presiden 2024.

Pertempuran pagu utang AS kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun ke depan, dengan program tunjangan seperti social security dan medicare merupakan isu terbesar dari anggaran dan diproyeksikan tumbuh secara dramatis seiring bertambahnya usia populasi.

Biden dan pemerintahannya menggunakan proposal dari Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy untuk menandai Partai Republik sebagai ancaman ekonomi. Dia telah mengirim pejabat kabinet untuk bernegosiasi dengan Kevin.

Direktur Kebijakan Ekonomi Nasional Lael Brainard mengatakan bahwa sangat penting untuk menghindari gagal bayar utang AS dan memperingatkan dampak destabilisasi pada pasar keuangan.

"Baik untuk bernegosiasi, tetapi negosiasi berlangsung setiap tahun melebihi anggaran. Yang tidak dapat kita lihat adalah bahwa batas utang digunakan oleh sebagian Kongres untuk menahan seluruh agenda item yang tidak terkait yang disandera oleh ancaman gagal bayar ini," pungkasnya.

(AFP/Z-9)