Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL sangat leluasa berbuat keji terhadap warga Palestina. Bukan hanya menduduki wilayah Palestina, Negeri Zionis itu juga mengulang kekerasan terhadap penduduknya.
Tindakan yang jika dilakukan selain oleh Israel itu akan dibalas sanksi kejam oleh Amerika Serikat (AS) terjadi sejak 15 Mei 1948. Berkat dukungan AS, kejahatan Israel di Palestina pun terbebas dari balasan dan tuntutan tanggung jawab.
"Selama AS tidak mempermasalahkan Israel. Israel bisa melenggang berbuat apa saja," kata Dosen dan Peneliti pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Siti Mutiah Setiawati kepada Media Indonesia, Jumat (7/4).
Baca juga: Dua Perempuan Bersaudara Warga Israel Tewas di Tepi Barat
Menurut dia politik internasional saat ini diwarnai oleh perkembangan yang di luar kebiasaan pasca-Perang Dunia II. Semula bipolar, yang diwarnai kompetisi ideologi kapitalisme (blok Barat) versus sosialisme (blok Timur) kini menjadi unipolar atau hanya AS yang menentukan dunia.
Bukti kekuasaan AS ialah menduduki Irak sejak 2003 dengan jeda sebentar, dan menduduki Afghanistan selama 22 tahun tanpa ada satu negarapun yang protes. Saat ini pengaruh AS sudah melemah karena ekonominya collapse salah satu tandanya ialah dengan ditutupnya Bank besar Silicon Valley Bank.
Baca juga: Tak Hanya Militer, Pemukim Israel Juga Ikut Tindas Warga Palestina
Tetapi penggantinya, seperti Tiongkok belum muncul ke permukaan sebagai kekuatan baru yang menyamai AS di masa lalu. Akibatnya, pengaruh AS masih kuat.
"Semua masih tergantung AS. Faktor siapa yang menjadi Presiden AS juga penting. Joe Biden sudah terlalu berusia untuk mengerti dan membuat kebijakan terhadap Israel," jelasnya.
Dunia Arab dan negara-negara Islam yang paling mungkin mencegah Israel berbuat semena-mena terhadap bangsa Palestina sudah terpecah. Israel menjadi negara yang bisa berbuat apa saja, dan komunitas Internasional membiarkannya.
"Kita (Indonesia) akan berupaya mencegah agar Israel terkucil dari panggung internasional agar dengan demikian berhenti berbuat semena-mena. Tetapi malah kita yang dikecam dan dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 (meskipun ini bukan satu-satunya keputusan FIFA itu)," pungkasnya. (Cah/Z-7)
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
TERPIDANA kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein mengatakan kepada seorang pengusaha Qatar bahwa Doha perlu 'bernyanyi dan menari' untuk Israel.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved