Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana kontroversial merombak sistem peradilan di negara tersebut akan ditunda setelah berbulan-bulan mendapat protes dan tentangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
Netanyahu mengatakan ia ingin memberikan waktu untuk mencari jalan tengah atas paket yang kontroversial tersebut dengan lawan-lawan politiknya.
"Karena rasa tanggung jawab nasional, karena keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan menghentikan sementara pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut," kata Netanyahu dalam sebuah pidato, Senin (27/3).
Baca juga: Presiden Israel Isaac Herzog Minta Perombakan Peradilan Dihentikan setelah Protes Massal
Pernyataannya itu, awalnya, diharapkan akan disampaikan pada hari itu, namun tertunda setelah anggota-anggota sayap kanan pemerintahannya dilaporkan mendesaknya untuk tidak mundur.
Hal itu menggambarkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel antara pendukung pemerintah.
Mereka mengatakan perubahan yudisial diperlukan dan pihak oposisi yang semakin besar menentang rencana itu, berpendapat langkah tersebut akan melemahkan independensi peradilan serta mengubah Israel menjadi sebuah otokrasi.
Baca juga: Pecat Menteri Pertahanan, Netanyahu Dihujani Aksi Protes
Para pengunjuk rasa berkumpul untuk berdemonstrasi menentang pemerintah. Bahkan, serikat buruh terbesar di negara itu, Histadrut, mengatakan akan memulai pemogokan umum jika proposal tersebut tetap dilanjutkan.
Para pekerja di beberapa sektor melakukan aksi mogok kerja, menyebabkan penangguhan penerbangan di Bandara Ben Gurion dan pekerjaan dihentikan di pelabuhan-pelabuhan utama di negara tersebut.
Taman kanak-kanak dan mal juga ditutup, begitu juga dengan cabang-cabang jaringan restoran cepat saji terkenal asal Amerika Serikat (AS).
Presiden Israel, Isaac Herzog, yang biasanya hanya berperan sebagai pemimpin seremonial dan tidak terlibat dalam politik sehari-hari, juga menyerukan agar proses legislatif dihentikan.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," kata Herzog.
Komentar Herzog muncul saat para pengunjuk rasa turun ke jalan di beberapa kota setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pemecatan terjadi satu hari setelah Gallant menyerukan di televisi agar Netanyahu menghentikan proposalnya, karena hal tersebut mengancam keamanan nasional negara.
Sejumlah tentara cadangan telah menolak dipanggil sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran di Israel bahwa kesiapan militer negara itu akan terpengaruh. (Aljazeera/Z-1)
Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk bertemu di sela-sela Majelis Umum PBB yang akan datang di New York.
MENTERI Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyebutkan bahwa pemimpin ototritas Israel Benjamin Netanyahu berbohong soal program nuklir damai Iran selama lebih dari 30 tahun.
PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan operasi militer di Iran membuka peluang, termasuk pemulangan sandera di Gaza.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (28/6) menyebut kasus korupsi yang menjerat pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sebagai perburuan penyihir politik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta para pemimpin Iran, masing-masing mengklaim bahwa mereka berperan dalam terwujudnya penghentian konflik ini.
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi berbagai tuduhan korupsi di pengadilan Israel, menjadi saksi pada Selasa (10/12) untuk pertama kali dalam persidangannya.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved