Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Israel Isaac Herzog mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan peradilan yang diperdebatkan secara sengit, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya karena menentang langkah tersebut. Imbasnya, pemecatan itu juga memicu protes besar-besaran di jalanan.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," katanya di Twitter.
Seruan Herzog ini menyusul demonstrasi besar-besaran pada akhir pekan lalu yang diikuti oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang turun ke jalan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya.
Baca juga : Partai-partai Israel Lakukan Pembicaraan Pertama Mengenai Reformasi Peradilan
Yoav Gallant telah berbicara menentang rencana kontroversial untuk merombak sistem peradilan.
Ketika berita pemecatan tersebut menyebar, puluhan ribu pengunjuk rasa, banyak yang mengibarkan bendera biru dan putih Israel, turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem. Massa berkumpul di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem dan pada satu titik menerobos penjagaan keamanan
Rencana Netanyahu untuk memberikan lebih banyak kontrol kepada para politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung telah secara teratur memicu protes dan dipertanyakan oleh sekutu-sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat, yang menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu.
Baca juga : AS Puji Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan Usai Diancam Mogok Massal
Para kritikus mengatakan bahwa proyek reformasi ini mengancam demokrasi Israel. Namun pemerintah berpendapat bahwa perubahan diperlukan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara anggota parlemen dan pengadilan.
"Netanyahu pada hari Minggu memutuskan untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan singkat.
"Keamanan Negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya," kata Gallant membalas di Twitter menanggapi keputusan tersebut.
Sekitar tiga bulan sejak menjabat, koalisi nasionalis-religius Netanyahu telah terjerumus ke dalam krisis karena perpecahan pahit yang ditimbulkan oleh rencana perombakan peradilan. (AFP/Z-4)
Presiden AS Donald Trump menyatakan terjadi 'kelaparan nyata' di Gaza. Berbeda dengan pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Seorang perempuan berusia 70-an ditangkap otoritas keamanan Israel karena diduga merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Donald Trump dikabarkan kaget dengan serangan militer Israel yang menargetkan gereja Katolik di Gaza dan gedung pemerintahan Suriah.
Israel menyesal atas insiden serangan yang menghantam satu-satunya gereja Katolik di Gaza.
Israel dan Suriah sepakat melakukan gencatan senjata. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki merangkap Utusan Khusus untuk Suriah, Thomas Barrack.
JAKSA ICC Karim Khan diperingatkan pada Mei bahwa jika surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu tidak dicabut, ia dan ICC akan dihancurkan.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
EMPAT hakim dan satu panitera yang terjerat dugaan suap menandakan belum tuntasnya agenda reformasi peradilan. Presiden Prabowo Subianto pun harus turun tangan membenahi masalah tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas
Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved