PERPECAHAN di tengah masyarakat Israel atas program reformasi peradilan semakin melebar. Kelompok yang menentangnya berhadapan dengan polisi yang kerap membubarkan aksi dengan menembakkan meriam air seperti di Tel Aviv.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji untuk memulihkan persatuan antara penentang dan pendukung kebijakannya itu. Demonstran khawatir reformasi yang diusulkan, yang sudah berjalan melalui parlemen, akan meningkatkan kekuatan politisi atas pengadilan dan mengancam demokrasi Israel.
Sekutu Israel di luar negeri juga telah menyuarakan keprihatinan tentang perubahan tersebut. Anggota parlemen menyetujui Undang-undang (UU) yang membatasi kewenangan peradilan atas penilaian terhadap perdana menteri tidak layak untuk menjabat.
Baca juga: Penolakan Kehadiran Timnas Israel Dipertanyakan Asprov Sulsel
Sebuah langkah yang disebut oleh ketua oposisi Yair Lapid sebagai peraturan buatan penguasa untuk melindungi Netanyahu, yang didakwa karena korupsi. Puluhan ribu penduduk Israel melakukan protes di Tel Aviv dan kota-kota lain.
Netanyahu mengatakan, Ia bertekad untuk meloloskan UU itu tetapi ingin berdialog dan menyerap aspirasi publik. Dia mengatakan ingin mengakhiri perpecahan di antara rakyatnya yang terbelah karena UU tersebut.
Baca juga: PBB Desak Israel-Palestina Kurangi Ketegangan selama Ramadan
Pekan lalu, Presiden Israel Isaac Herzog yang memegang peran simbolis, menyatakan keprihatinan atas keretakan yang semakin dalam di masyarakat. Dia meminta Netanyahu membangun jalan kompromi untuk pembentukan kebijakan tersebut.
Seorang pengunjuk rasa Nadav Golander memperingatkan tentang kediktatoran jika pemerintah menggergaji kewenangan peradilan. "Rakyat mengerti bahwa mereka tidak akan berhenti menghentikan kemungkinan tersebut," kata Golander.
Banyak pengunjuk rasa membawa bendera Israel dan beberapa dari demonstran bentrok dengan petugas. Polisi melaporkan sedikitnya 10 penangkapan di Tel Aviv atas dugaan pelanggaran ketertiban umum.
Ribuan orang juga berunjuk rasa di Yerusalem di luar kediaman Netanyahu, kata media Israel. Demonstrasi lainnya berlangsung di kota utara Haifa dan Beersheba selatan.
Reformasi itu diumumkan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin pada Januari, beberapa hari setelah pemerintahan Netanyahu menjabat. Dia didukung sebuah koalisi dengan Yahudi ultra-Ortodoks dan sekutu ekstrem kanan yang oleh para analis disebut sebagai sayap paling kanan dalam sejarah negara itu.
Netanyahu dan sekutunya mengatakan perubahan yang diusulkan itu diperlukan untuk mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung. Partai oposisi Israel telah menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintah, yang menuntut pembekuan total semua undang-undang yang terkait dengan reformasi peradilan.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali proposal kompromi yang digaungkan Herzog. Rancangan UU itu berisi perubahan cara hakim dipilih yang nantinya akan ditentukan oleh parlemen.
Penentang paket tersebut menuduh Netanyahu mencoba menggunakan reformasi untuk membatalkan dakwaannya. Anggota parlemen memberikan suara 61 melawan 47 untuk menyetujui amendemen salah satu Undang-Undang Dasar Israel.
Perubahan itu diperlukan untuk pemindahan sementara kewenangan peradilan. Versi undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa seorang perdana menteri yang dinyatakan tidak mampu dan dapat diberhentikan.
Ketentuan itu akan ditarik keluar dengan pemberhentian perdana menteri hanya dapat dilakukan oleh tiga perempat mayoritas menteri, dan hanya untuk alasan kesehatan mental atau fisik.
"Alasan selain yang ditentukan dalam amendemen tidak lagi dapat diterima," kata Herzog.
Beberapa tokoh oposisi dan kelompok masyarakat sipil Israel berpendapat agar Netanyahu dinyatakan tidak layak untuk mengabdi, mengutip persidangannya yang sedang berlangsung. (AFP/Z-10)
