PRESIDEN Rusia Vladimir Putin akan membahas proposal perdamaian di Ukraina saat menerima kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Keduanya juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang khususnya perekonomian.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kedua pemimpin akan membahas tema berisi rencana perdamaian untuk Ukraina yang diusulkan oleh Beijing bulan lalu. "Dengan satu atau lain cara, topik yang digambarkan dalam rencana ini pasti akan disinggung selama pertukaran pandangan tentang Ukraina antara Putin dan Xi, kata Peskov.
Tetapi, kata dia, Putin juga akan mengklarifikasi alasan di balik menginvasi Ukraina dari sudut pandang krama Rusia. Xi dan Putin memuji soliditas aliansi kedua negara.
Baca juga : 12 Poin Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina jadi Buah Tangan Xi untuk Putin
Xi menggambarkan perjalanannya ke Moskow sebagai perjalanan persahabatan, kerja sama, dan perdamaian. "Saya berharap dapat bekerja sama dengan Putin untuk bersama-sama mengadopsi visi baru untuk hubungan," tulis Xi dalam artikel yang ditandatangani di surat kabar Russian Gazette.
Sementara itu, Ukraina meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayahnya. "Poin pertama dan terpenting adalah penyerahan atau penarikan pasukan pendudukan Rusia dari (wilayah Ukraina) sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB,” kata Sekretaris Keamanan Nasional Ukraina dan Dewan Pertahanan, Oleksiy Danilov.
Pengadilan Kriminal Internasional
Xi akan menjadi pemimpin dunia pertama yang menjabat tangan Putin sejak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Rusia pada Jumat (17/3) atas deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia sejak dimulainya perang.
Moskow menolak tuduhan itu. Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi hukum internasional.
"Mereka memutuskan untuk mengadili Presiden Putin yang negaranya memiliki kekuatan nuklir dan tidak berpartisipasi dalam ICC dengan alasan yang sama dengan Amerika Serikat dan negara lain. Konsekuensinya terhadap hukum internasional akan sangat mengerikan," pungkasnya. (AFP/Z-4)
