Terbentur Hukum, Barat Sulit Pakai Uang Rusia untuk Rekonstruksi Ukraina

NEGARA Barat yang membekukan aset dan uang sejumlah pejabat Rusia sulit digunakan untuk rekonstruksi Ukraina. Ide itu menghadapi masalah hukum yang cukup pelik.

Setelah invasi Kremlin ke Ukraina Februari lalu, sanksi ekonomi terhadap Moskow mencapai sekitar US$350 miliar. Itu meliputi aset negara, cadangan devisa, dan properti oligarki di bank negara-negara Barat.

Hampir 12 bulan kemudian, politisi dan juru kampanye di Barat mendorong agar kekayaan yang menganggur ini digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, rumah, dan bisnis yang hancur selama agresi Rusia. "Begitu banyak kerusakan yang telah terjadi dan negara yang melakukan kerusakan harus membayarnya," kata Wakil Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Menteri Keuangan Chrystia Freeland dalam audiensi di Forum Ekonomi Dunia bulan lalu.

Pada Desember, Kanada memulai proses untuk pertama kali menyerahkan sekitar US$26 juta milik perusahaan yang terkena sanksi milik oligarki Roman Abramovich--sesuatu yang disamakan duta besar Rusia dengan perampokan di siang bolong. Awal bulan ini, Komisi Eropa berjanji untuk meningkatkan pekerjaannya menuju penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung rekonstruksi Ukraina.

Polandia dan tiga negara Baltik mendesak secara terbuka untuk bertindak sesegera mungkin. Estonia telah mengumumkan rencana untuk menjadi yang terdepan di Uni Eropa (UE), menyusun rencana penyerahan aset Rusia untuk Ukraina. "Putin merusaknya, dia harus memperbaikinya," mantan investor dan aktivis Amerika Serikat (AS) Bill Browder.

Ia mengatakan mendorong pengesahan Undang-Undang Magnitsky, aturan yang dapat memberikan sanksi kepada pejabat pemerintah Rusia yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dia berusaha untuk meningkatkan tekanan pada anggota parlemen AS supaya mengesahkannya.

"Ada 50 proposal alternatif berbeda untuk bagaimana melakukannya. Jika Anda ingin memastikan sesuatu tidak pernah selesai, berikan 50 proposal berbeda," kata Browder.

Kongres AS telah mengadakan dengar pendapat tentang tata penyitaan aset Rusia permanen. Namun pemerintahan Presiden Joe Biden secara terbuka berhati-hati tentang gagasan tersebut.

Pakar hukum membuat perbedaan antara aset pribadi yang dibekukan oleh pemerintah Barat, seperti kapal pesiar oligarki dan properti negara, seperti cadangan mata uang asing bank sentral Rusia. Dalam kasus aset pribadi, perlindungan hukum berarti negara-negara Barat diizinkan untuk menyitanya secara permanen hanya dalam keadaan yang sangat terbatas. 

Biasanya itu terjadi ketika aset tersebut dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan. "Kami tidak benar-benar tahu bahwa properti yang telah dibekukan adalah hasil kejahatan," kata Anton Moiseienko dari Universitas Nasional Australia.

Merebutnya menimbulkan tantangan terhadap hak hukum dan hak asasi manusia, seperti hak atas properti, perlindungan dari hukuman sewenang-wenang, atau hak atas gugatan gratis. Komitmen publik Barat untuk menghormati supremasi hukum juga akan dipertaruhkan. "Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa mereka (aset yang disita) merupakan hasil kejahatan tanpa kerja sama Rusia?" tanya Moiseienko, seorang pakar hukum internasional.

Masalah lain muncul karena perjanjian investasi bilateral atau internasional yang ditandatangani dengan Rusia berpotensi mengekspose negara ke klaim hukum di pengadilan arbitrase internasional lebih jauh. Kanada sejauh ini satu-satunya negara yang lebih maju dalam penggunaan aset Rusia. "Akan menarik untuk melihat bagaimana hasilnya ditagih," tambahnya.

Aset negara seperti cadangan bank sentral menimbulkan masalah yang berbeda tetapi sama-sama rumit karena dilindungi aturan kedaulatan. Bank sentral barat seperti Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, atau Bank Jepang diperkirakan memblokir cadangan senilai sekitar US$300 miliar yang disimpan oleh Rusia. 

"Hukum kebiasaan internasional tentang kekebalan negara umumnya melindungi aset negara dari penyitaan," tulis Paul B. Stephen di Jurnal Hukum Pasar Modal Juni lalu. "Ada penambahan, tetapi ruang lingkupnya tidak jelas," tambahnya.

Perdebatan yang hidup telah terjadi di antara para sarjana ekonomi sejak invasi Rusia tentang negara-negara Barat dapat menggunakan aset seperti cadangan bank sentral Rusia. Beberapa telah menggunakan hukum penanggulangan internasional, yang menyatakan bahwa satu negara dapat membebankan biaya pada negara lain ketika bertindak di luar batas hukum internasional. (AFP/OL-14)