Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPALA Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mengunjungi Kabul, Afghanistan, pada Senin (23/1), guna menyuarakan keprihatinan atas hak-hak perempuan di berbagai bidang. Diskusi berlangsung antara Griffiths dan penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan bentukan Taliban, Amin Khan Muttaqi.
Bulan lalu, Taliban memerintahkan semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Afghanistan untuk tidak mengizinkan pegawai perempuannya bekerja. Perintah ini membuat banyak LSM, baik lokal maupun asing, menghentikan kegiatan operasional mereka di tengah krisis kemanusiaan selama musim dingin di Afghanistan.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Afghanistan, Griffiths mengangkat masalah pendidikan serta ketenagakerjaan perempuan dalam kunjungannya ke Kabul.
Sementara kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Afghanistan belum menanggapi permintaan komentar atas pertemuan tersebut.
Kedatangan Griffiths dilakukan menyusul kunjungan ke Afghanistan pekan lalu oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed. Kala itu, Amina menyatakan kekhawatirannya kepada pejabat Taliban di Kabul serta kota Kandahar atas pembatasan aktivitas perempuan dari pekerjaan dan pendidikan mereka.
Baca juga: Taliban Izinkan Perempuan Masuk SD
Saat bertemu Griffiths, Muttaqi meminta perwakilan PBB itu untuk berbagi informasi seputar pencapaian Pemerintahan Taliban ke komunitas global seperti pemberian amnesti umum untuk pihak oposisi. Ia meminta Griffiths untuk tidak berfokus pada keluhan terhadap pemerintahan Taliban.
Pernyataan lain dari pihak kementerian mengklaim Griffiths telah mengakui sektor keamanan di Afghanistan cenderung meningkat sejak penarikan pasukan asing pada 2021.
Sejauh ini, belum ada satu pun negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan sejak 2021. Banyak negara mendesak Taliban untuk terlebih dahulu memerhatikan hak-hak perempuan sebelum bisa mendapat pengakuan global.
Sejak Taliban berkuasa, sebagian besar anak perempuan dan wanita sudah tidak lagi bersekolah atau kuliah. Saat ini, kegiatan sekolah bagi perempuan di bawah kepemimpinan Taliban hanya diperbolehkan bagi siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar.(Wionnews/OL-5)
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
Beijing mendukung masyarakat internasional dalam memperkuat keterlibatan dan dialog dengan pemerintah sementara Afghanistan.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved