RIBUAN warga Israel memprotes kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya melemahkan demokrasi. Pemimpin yang dianggap tokoh politik sayap paling kanan itu juga berencana memperluas aneksasi wilayah Palestina dan mengebiri Mahkamah Agung.
Demonstran yang melakukan aksi di Tel Aviv, Sabtu (7/1), itu membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'demokrasi dalam bahaya' dan 'bersama melawan fasisme dan apartheid'.
Beberapa demonstran mengibarkan bendera Israel dan pelangi sementara yang lain memegang spanduk besar bertuliskan 'menteri kriminal', pesan untuk pembantu Netanyahu yang memprovokasi Hamas saat berkunjung ke Kompleks Al Aqsa.
Baca juga: Ini Lima Sikap Resmi Indonesia Tanggapi Provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa
Netanyahu menjabat Perdana Menteri akhir bulan lalu dan memimpin koalisi partai-partai Yahudi ultra-kanan dan ultra-Ortodoks dengan beberapa tokohnya menduduki jabatan kunci di kabinet.
"Kakek-nenek saya datang ke Israel untuk membangun sesuatu yang luar biasa di sini. Kami tidak ingin merasa bahwa demokrasi kami menghilang, bahwa Mahkamah Agung (MA) akan dihancurkan," kata Assaf, seorang pengacara, yang berada di barisan depan demonstrasi.
Netanyahu mengumumkan rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki dan melakukan reformasi sosial yang membuat khawatir anggota dan pendukung komunitas LGBTQ.
Kementerian Kehakiman Israel mengumumkan program reformasi termasuk klausa pengurangan yang memungkinkan parlemen untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam reformasi tersebut. Ia mengatakan bahwa itu membahayakan seluruh sistem hukum Israel. (AFP/OL-1)
