Buntut Protes Kartun Khamenei, Iran Tutup Lembaga Penelitian Prancis

PEMERINTAH Iran mengumumkan penutupan lembaga penelitian Prancis (IFRI) di Teheran. Langkah itu menindaklanjuti protes Iran terhadap majalah Charlie Habdo, yang menerbitkan kartun Ayatollah Ali Khamenei.

"Kementerian mengakhiri kegiatan Institut Riset Prancis di Iran sebagai langkah pertama," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Kamis (5/1).

Sehari sebelumnya, Iran menegaskan siap merespons keras pemerintah Prancis, karena membiarkan Charlie Habdo menerbitkan karikatur tersebut. IFRI, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Prancis, adalah lembaga penelitian sejarah dan arkeologi yang didirikan pada 1983.

Baca juga: Iran Peringatkan Prancis Terkait Kartun yang Hina Khamenei

Lembaga itu muncul karena penggabungan Delegasi Arkeologi Prancis dengan Institut Iranologi Prancis di Teheran. IFRI yang berada di pusat kota Teheran telah ditutup selama bertahun-tahun. Namun, dibuka kembali pada 2013 atau era Presiden Hassan Rouhani.

Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Khamenei untuk mendukung demonstran Iran. Serta, edisi khusus untuk memperingati serangan mematikan pada 2015 yang menewaskan 12 orang. Saat itu, kantor Charlie Hebdo diserang militan yang kecewa setelah penerbitan kartun yang mengejek Nabi Muhammad.

Baca juga: Mesra dengan Saudi, Iran Tahan Kemarahan pada Tiongkok

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyebut tindakan menghina terhadap otoritas agama dan politik akan mendapatkan tanggapan keras. Kementerian Luar Negeri Iran juga telah meminta klarifikasi Duta Besar Prancis untuk Iran Nicolas Roche.

Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna berpendapat Iran harus melihat kondisi politik dalam negeri sebelum mengkritik Prancis. Colonna juga menyoroti Iran yang melakukan kekerasan terhadap penduduknya dan menahan tujuh warga negara Prancis.

"Mari kita ingat bahwa di Prancis kebebasan pers ada yang bertentangan dengan yang terjadi di Iran. Kebebasan ini diawasi oleh hakim dalam kerangka peradilan independen. Sesuatu yang tidak perlu diragukan oleh Iran," pungkas Colonna.(AFP/OL-11)