Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
AGEN federal yang tengah menyelidiki Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengaku mereka telah menemukan bukti adanya penggelapan dunia dan akan menyerahkan bukti itu kepada jaksa, yang akan memutuskan apakah akan mendakwa Hunter Biden atau tidak.
Surat kabar The Washington Post, Jumat (7/10) WIB, mengutip orang yang familiar degan kasus itu, melaporkan penyelidik juga merasa telah memiliki bukti yang memadai untuk mendakwa putra presiden AS itu terkait membuat pernyataan palsu mengenai pembelian senjata api.
Kini, tergantung kepada jaksa di Delaware, yang ditunjuk oleh mantan presiden AS Donald Trump, untuk memutuskan apakah akan mendakwa putra Biden, yang berusia 52 tahun itu.
Baca juga: Biden Sebut Amerika Serikat tidak akan Terintimidasi oleh Putin
Hunter Biden, yang berprofesi sebagai pengacara, dalam sebuah pernyataan pada Desember 2020, bahwa dirinya tengah diselidiki terkait penggelapan pajak namun menegaskan dirinya tidak bersalah.
Antara 2014 dan 2019, ketika ayahnya menjabat sebagai wapres AS, Hunter Biden menjadi anggota dewan direksi Burisma, perusahaan gas di Ukraina.
Trump dimakzulkan oleh DPR AS pada 2019 karena berusaha mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Hunter Biden. (AFP/OL-1)
MANTAN Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, didiagnosis mengidap kanker prostat agresif.
Mantan Presiden AS Joe Biden menyatakan terima kasih akan dukungan dari seluruh dunia akan diagnosis kanker prostat agresif yang dideritanya.
Mantan Presiden AS Joe Biden baru saja didiagnosis kanker prostat agresif. Kenali lebih lanjut tentang penyakit ini.
Donald Trump mendoakan mantan presiden AS Joe Biden segara pulih dari kanker prostat agresif.
Kantor pribadi mantan Presiden Amerika Serikat mengungkapkan Joe Biden didiagnosa kanker prostat. Saat ini kanker tersebut telah menyaber ke tulangnya.
Biden memperingatkan bahwa pemotongan tunjangan Jaminan Sosial berisiko menghancurkan kehidupan jutaan pensiunan yang bergantung pada program tersebut untuk bertahan hidup.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved