Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuduh pasukan Rusia membawa anak-anak dari Ukraina untuk diadopsi sebagai bagian dari upaya relokasi dan deportasi paksa besar-besaran. Dugaan lain, Moskow melaksanakan pemeriksaan keamanan sistematis yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Ada tuduhan yang meyakinkan tentang pemindahan paksa anak-anak tanpa pendamping ke wilayah pendudukan Rusia atau ke Federasi Rusia sendiri,” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk HAM, Ilze Brands Kehris, saat melaporkan temuan itu ke Dewan Keamanan PBB.
Ia mengaku khawatir pihak berwenang Rusia mengubah prosedur untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak Ukraina. Adopsi anak-anak Ukraina juga tanpa mekanisme yang baik.
Kehris mengatakan bahwa pasukan Rusia juga menjalankan operasi pemeriksaan keamanan sistematis yang menimbulkan tindakan pelanggaran HAM. “Terkadang penelanjangan paksa, dan interogasi terperinci tentang latar belakang pribadi, hubungan keluarga, pandangan politik dan kesetiaan individu yang bersangkutan,” bebernya.
Prosedur itu melibatkan pemeriksaan perangkat seluler, pengambilan data identitas pribadi, serta pengambilan foto dan sidik jari. Beberapa warga Ukraina yang dinilai dekat dengan pemerintah atau militer Ukraina telah disiksa dan secara paksa dipindahkan dan dikirim ke koloni-koloni penjara Rusia dan pusat-pusat penahanan lainnya.
“Kami khususnya khawatir perempuan dan anak-anak perempuan berisiko mengalami pelecehan seksual selama prosedur ‘penyaringan,’” ungkap Brands Kehris.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menampik tuduhan-tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar serta mengklaim bahwa warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu melakukannya “demi menyelamatkan diri dari rezim kriminal,” sebutan Moskow bagi pemerintah Ukraina.
Ia mengatakan, proses penyaringan itu hanyalah proses pendaftaran orang-orang yang memasuki wilayah Rusia.
“Sejauh yang kami dapat nilai, prosedur serupa juga diberlakukan di Polandia dan negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap para pengungsi Ukraina,” katanya.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kantor Presiden Rusia Vladimir Putin sendirilah yang mengelola langsung program penyaringan dan relokasi paksa ribuan warga Ukraina ke Rusia.
“Rusia telah secara sistematis menggunakan praktik deportasi paksa sebelumnya. Rasa takut dan penderitaan yang ditimbulkan bagi orang-orang yang dipaksa tinggal di bawah kendali Kremlin sangat besar,” kata wakil juru bicara Deplu AS, Vedant Patel.
“Kami menilai bahwa operasi penyaringan Kremlin penting dalam upaya mereka untuk mencaplok wilayah Ukraina di bawah kendali mereka," pungkasnya. (Aljazeera/OL-12)
---
MENTERI Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Uni Eropa dan NATO membuat kekalahan strategis terhadap Moskow tidak akan berhasil. Empat alasan barat tak mampu taklukan Rusia
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan untuk melanjutkan putaran ketiga pembicaraan damai dengan Ukraina. Kemungkinan pertemuan digelar di Istanbul, Turki.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Moskow untuk menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump sekaligus melanjutkan putaran ketiga perundingan damai dengan Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin membuka peluang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah upaya Moskow melanjutkan proses negosiasi damai dengan Ukraina.
KERJA sama antara Moskow dan Teheran dalam pengembangan nuklir damai sepenuhnya sah dan akan terus berlanjut.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mengkaji tawaran impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan peningkatan belanja pertahanan oleh NATO bukanlah ancaman bagi negaranya.
KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026.
Ukraina dan Rusia menyelesaikan tahap akhir dari kesepakatan pertukaran jenazah prajurit yang gugur dalam perang.
Wacana soal pemotongan bantuan militer dapat melemahkan semangat warga Ukraina yang tengah berjuang di garis depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved