Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut. Pasalnya, situasi di negara tersebut memanas dalam beberapa hari ini setelah Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada 2 Agustus 2022.
Tiongkok pun mengecam kunjungan Pelosi. Bahkan setelah kunjungan tersebut, RRC melakukan latihan militer, antara lain dengan menembakkan roket ke arah Taiwan. Jet dan kapal perang juga diarahkan Tiongkok ke Selat Taiwan.
Meutya Hafid mengakui, situasi di Taiwan saat ini aman bagi 300 ribu WNI seperti disampaikan Kemenlu RI.
Baca juga : Meutya Hafid Minta Kemenlu RI Waspadai Situasi di Taiwan
Namun dia mengingatkan, situasi di Taiwan bisa berubah dengan sangat cepat, tergantung berbagai hal, baik respons Taiwan dan AS maupun situasi dalam negeri RRC sendiri.
Meutya Hafid menekankan bahwa kepentingan nasional RI adalah keamanan dan keselamatan WNI. "Itu adalah hukum tertinggi yang mesti kita junjung tinggi," ujarnya.
Karena itu, politikus perempuan Partai Golkar itu meminta Kemenlu sejak dini menyiapkan pola komunikasi yang paling efektif dengan semua WNI di Taiwan.
Baca juga : Kepada Pemerintah, Puan: Jangan Sampai WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina
"Penting bagi Kemenlu untuk menyiapkan komunikasi yang efektif agar dengan satu langkah, perwakilan RI di Taiwan bisa mengumpulkan semua WNI dalam persiapan evakuasi," kata Meutya yang juga Ketua DPP Partai Golkar.
Hal lain yang diingatkan Meutya Hafid adalah jalur evakuasi dan titik kumpul semua WNI.
"Angka 300 ribu itu jumlah yang banyak. Karena itu semua persiapan perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kepanikan pada waktu evakuasi," jelas anggota DPR dari Dapil Sumut I tersebut.
Hal terakhir yang diingatkan Meutya Hafid adalah transportasi untuk mengangkut semua WNI. Kemenlu diminta sejak dini bekerja sama depngan maskapai penerbangan maupun TNI agar evakuasi berjalan aman dan lancar. (RO/OL-09)
Pemerintah resmi terapkan PP TUNAS untuk lindungi anak di ruang digital. Menkomdigi Meutya Hafid beri peringatan keras pada 8 platform besar termasuk TikTok & Roblox agar segera patuh.
Menkomdigi Meutya Hafid mengapresiasi X dan Bigo Live atas kepatuhan penuh terhadap PP TUNAS mengenai pelindungan anak.
Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini berdampak pada sekitar 70 juta anak di Indonesia.
Menkomdigi Meutya Hafid ingatkan orang tua batasi gadget anak saat Lebaran 2026 sebagai persiapan pemberlakuan PP Tunas pada 28 Maret mendatang.
Menkomdigi Meutya Hafif mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.
Akun medsos anak di bawah 16 tahun terancam dihapus permanen! Simak aturan lengkap PP Tunas dan cara kerja verifikasi wajah yang bikin anak tak bisa bohong umur lagi.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved