Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Prancis menuju tempat pemungutan suara pada Minggu (24/4) untuk memilih presiden mereka dengan latar belakang perang di Ukraina dan krisis biaya hidup. Pemungutan suara putaran kedua melihat petahana Emmanuel Macron berhadapan dengan kandidat nasionalis dan sayap kanan Marine Le Pen.
Keduanya juga berada di putaran final pada pilpres 2017. Komentator politik percaya Le Pen meningkatkan peluangnya kali ini.
"Sementara Macron kemungkinan akan terpilih kembali pada Minggu, sekitar 13%-15% pemilih masih ragu-ragu. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk kejutan," kata Antonio Barroso, wakil direktur penelitian di perusahaan konsultan Teneo, dalam catatan penelitian pada Kamis.
Barroso mengatakan bahwa salah satu jalan potensial menuju kemenangan Le Pen yaitu jika sejumlah besar pemilih yang memilih kandidat sayap kiri Jean-Luc Melenchon di putaran pertama, tiba-tiba beralih ke sayap kanan bukannya tinggal di rumah atau memberikan suara kosong. Jajak pendapat pada Kamis memperkirakan bahwa Macron akan memenangkan putaran kedua dengan 55% suara dan Le Pen sebesar 45% suara.
Namun, selisihnya lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil akhir pilpres Prancis 2017. Saat itu, Macron menghancurkan partai Le Pen (Front Nasional yang sejak itu berganti nama menjadi National Rally) dengan 66,1% suara terhadap 33,9%.
"Jajak pendapat sekarang memberi Macron keunggulan 55% terhadap 45% atas Le Pen. Dalam lima tahun terakhir, jajak pendapat tidak mengecilkan dukungan untuk Le Pen. Namun, dengan 25% pemilih masih ragu-ragu awal minggu ini, kami tidak dapat mengesampingkan kemenangan yang mengecewakan untuk Le Pen," kata analis di Berenberg dalam catatan penelitian pada Jumat.
Baca juga: Sekjen PBB Bahas Ketegangan Jerusalem dengan Pemimpin Israel-Palestina
Le Pen melunakkan retorikanya terhadap Uni Eropa sejak 2017. Dia tidak lagi berkampanye agar Prancis meninggalkan UE dan euro. Dia ingin mengubah blok itu menjadi aliansi negara. Dia juga ingin pasukan Prancis keluar dari komando militer NATO.
"Pendekatan sempit France first Le Pen dan keinginannya untuk menempatkan aturan Prancisnya sendiri di atas aturan Uni Eropa akan menyebabkan perselisihan terus-menerus dengan UE, merusak iklim bisnis dan menakut-nakuti investor asing. Prancis akan mundur," kata analis Berenberg. (CNBC/OL-14)
PRANCIS berada dalam posisi dilematis di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Emmanuel Macron mengkritik serangan militer terhadap Iran
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Obligasi pemerintah Inggris telah mengalami kenaikan yang cukup dramatis sejak krisis ini dimulai.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dukung aturan baru RI batasi medsos anak di bawah 16 tahun. Simak daftar platform yang akan dinonaktifkan mulai 28 Maret 2026.
Presiden Macron nyatakan solidaritas untuk Spanyol setelah Trump ancam putus perdagangan akibat penolakan penggunaan pangkalan militer untuk serangan ke Iran.
Presiden Emmanuel Macron mengumumkan transformasi besar kebijakan pertahanan nuklir Prancis. Delapan negara Eropa akan bergabung dalam strategi "Advanced Deterrence".
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved