Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Umum PBB akan memberikan suara hari ini terkait desakan AS untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas laporan pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran HAM mengenai invasinya ke Ukraina.
Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara, abstain tidak dihitung, dapat menangguhkan sebuah negara dari dewan yang beranggotakan 47 negara. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.
Para diplomat Barat yakin mereka memiliki cukup dukungan di antara Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara untuk mengadopsi resolusi untuk menangguhkan Moskow. Draf teks tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, terutama pada laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
Rusia pun telah memperingatkan negara-negara bahwa suara yang mendukung atau abstain akan dipandang sebagai "sikap yang tidak bersahabat" dengan konsekuensi untuk hubungan bilateral.
Baca juga: Presiden Ukraina Tantang PBB Soal Invasi Rusia
Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan 141 dan 140 suara mendukung. Moskow mengatakan pihaknya sedang melakukan "operasi khusus" untuk mendemiliterisasi Ukraina.
Amerika Serikat mengumumkan akan meminta penangguhan Rusia setelah Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh ratusan warga sipil di kota Bucha.
Namun, Rusia membantah menyerang warga sipil di Ukraina. Duta Besar PBB Vassily Nebenzia mengatakan untuk sementara Bucha berada di bawah kendali Rusia, tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun. (Malay Mail/OL-5)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
Wakil Tetap RI di Jenewa, Febrian A. Ruddyard, terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Indonesia tegaskan komitmen dialog dan perlindungan HAM global.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved