Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DUTA Besar (Dubes) Indonesia untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik memastikan terjadi lonjakan pelintas batas menjelang Pemilu Timor Leste yang akan digelar pada 19 Maret 2022.
Ia mengatakan hal itu saat mengunjungi Pos Perbatasan RI-Timor Leste di Motaain, Minggu (13/3).
Manik bersama 23 delegasi juga bertemu Pimpinan Kantor Imigrasi Belu, KA Halim bersama staf membahas mengenai kemungkinan lonjakan pelintas batas.
Baca juga: Ratusan Pelintas Batas Ilegal Dari Timor Leste Dipulangkan
"Diperkirakan akan terjadi peningkatan pelintas di perbatasan yang rutenya Dili-Motaain-Wini-Oecusse (PP), sehingga diusulkan agar perbatasan dibuka secara normal kembali dengan diberlakukan VoA berlaku khusus RDTL-NKRI dlm waktu tertentu," katanya dalam pertemuan tersebut.
Hal lainnya yang turut dibahas ialah persoalan perguruan pencak silat PSHT yang akan melaksanakan kegiatan ulang tahun ke-100 tahun ini, yang dikhawatirkan akan terjadi lonjakan pelintas ilegal seperti pada 2021.
Dalam diskusi tersebut, Dubes RI minta Pemerintah Timor Leste sebaiknya meresmikan PSHT dan perguruan silat lainnya sehingga dapat melaksanakan kegiatan di Timor Leste, dan hanya mengundang Maha guru dari Madiun, Indonesia.
Pemilu Presiden Timor Leste dilaporkan diikuti oleh 16 kandidat atau terbanyak sejak negara itu menggelar pemilu.
Di antara kandidat terdapat empat perempuan yakni Presiden Partai Buruh Angela Freitas, Pemimpin Partai Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) Armanda Berta dos Santos, istri Perdana Menteri Taur Matan Ruak, Isabel Ferreira, dan aktivis perempuan Milena Pires. Pires merupakan mantan wakil tetap Timor Leste untuk PBB.
Sementara itu, KA Halim mengatakan kondisi perbatasan RI-Timor Leste dalam kondisi aman.
"Data statistik sampai dengan sekarang belum kelihatan warga Timor Leste pulang ke negaranya untuk mengikuti pemilu," ujarnya. (OL-1)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved