AS Tolak Seruan untuk Segera Beri Sanksi kepada Rusia terkait Ukraina

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menolak seruan untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia,

Blinken mengatakan bahwa hal itu akan melemahkan kemampuan Barat untuk mencegah potensi agresi Rusia terhadap Ukraina.

Pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina telah memicu kekhawatiran negara-negara Barat bahwa mereka sedang merencanakan invasi.

Jika Rusia benar-benar melakukan serangan, Barat telah mengancam akan memberi sanksi dengan efek ekonomi yang mendalam. Sementara Moskow mengatakan tidak memiliki rencana untuk menyerang.

“Dalam hal sanksi, tujuan dari sanksi itu adalah untuk mencegah agresi Rusia. Jadi jika dipicu sekarang, Anda kehilangan efek jera,” kata Blinken dalam sebuah wawancara pada Minggu (23/1).

Blinken mengatakan jika satu pasukan tambahan Rusia masuk ke Ukraina secara agresif, itu akan memicu respons yang signifikan.

Kemudian pada Minggu (23/1), Departemen Luar Negeri AS memerintahkan kepergian anggota keluarga staf yang memenuhi syarat dari kedutaan besarnya di Ukraina dan mengatakan semua warga AS harus mempertimbangkan untuk pergi karena ancaman lanjutan dari aksi militer Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pekan lalu bahwa dia mendukung penerapan sanksi sekarang, pandangan yang didukung oleh anggota parlemen Partai Republik pada Minggu (23/1).

“Kita harus bertindak sekarang. Ketika harus melawan Rusia, kita perlu menunjukkan kekuatan dan tidak berada dalam posisi peredaan,” kata Senator Republik Joni Ernst, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Senator Demokrat Chris Coons, sekutu Presiden AS Joe Biden, berpendapat untuk mengesahkan undang-undang AS bipartisan guna menunjukkan tekad dan menerapkan beberapa sanksi sekarang, tetapi mengatakan yang terbaik adalah menjaga sanksi terkuat sebagai cadangan.

“Sanksi yang paling kuat, jenis sanksi yang kami gunakan untuk membawa Iran ke meja perundingan, adalah sesuatu yang harus kami pertahankan sebagai pencegah,” katanya.

Pada hari Sabtu (22/1), pengiriman pertama paket dukungan keamanan AS senilai US$200 juta untuk Ukraina tiba di Kyiv, kata kedutaan AS.

Rusia menolak tuduhan Inggris

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu (23/1) menolak klaim Inggris bahwa Kremlin berusaha untuk menggantikan pemerintah Ukraina dengan pemerintahan pro-Moskow di bawah mantan legislator Ukraina Yevheniy Murayev.

Murayevm yang merupakan pemimpin partai kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen, membantah klaim tersebut.

"Pagi ini saya sudah membaca di semua publikasi berita teori konspirasi ini: sama sekali tidak terbukti, sama sekali tidak berdasar," kata Murayev melalui panggilan video.

Dia membantah memiliki kontak dengan petugas intelijen Rusia dan menolak gagasan bahwa dia bisa bersekutu dengan Kremlin, mengingat dia ditempatkan di bawah sanksi Rusia pada 2018.

Kantor Luar Negeri Inggris pada hari Sabtu juga menyebutkan beberapa politisi Ukraina lainnya yang dikatakan memiliki hubungan dengan dinas intelijen Rusia.

Dorsa Jabbari dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow, mengatakan klaim Inggris bertujuan untuk mencoba memprovokasi ketegangan dan meningkatkan situasi dengan Kyiv.

“Kremlin telah mengatakan bahwa tuduhan ini benar-benar salah dan bahwa tujuan utama mereka menyebarkan disinformasi ini, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah untuk menunjukkan sekali lagi bahwa negara-negara NATO ini dipimpin oleh 'Anglo-Saxon', yang mencoba untuk menghasut ketegangan dan meningkatkan perselisihan antara negara ini dan Ukraina,” tambahnya. (Aiw/Aljazeera/OL-09)