Israel Luncurkan Langkah-Langkah Bangun Kepercayaan Palestina

ISRAEL meluncurkan paket langkah-langkah membangun kepercayaan untuk Tepi Barat yang diduduki pada Rabu (29/12). Ini setelah Menteri Pertahanan Benny Gantz menjadi tuan rumah pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada kunjungan pertamanya dalam beberapa tahun terakhir.

Abbas, memimpin delegasi tingkat tinggi pada kunjungan pertamanya ke Israel untuk pertemuan resmi sejak 2010, mengadakan pembicaraan dengan Gantz di rumahnya di pusat kota Rosh HaAyin, menurut sumber dan media Israel. "Kami membahas pelaksanaan langkah-langkah ekonomi dan sipil dan menekankan pentingnya memperdalam koordinasi keamanan dan mencegah teror dan kekerasan untuk kesejahteraan Israel dan Palestina," kata Gantz setelah pertemuan pada Selasa (28/12) malam.

Pada Rabu, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan langkah-langkah membangun kepercayaan dengan Otoritas Palestina (PA). Ini termasuk pembayaran uang muka sebesar US$32 juta kepada PA dalam pajak yang dikumpulkan atas namanya oleh Israel dan pemberian 600 izin tambahan yang memungkinkan pengusaha Palestina untuk menyeberang ke Israel.

Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina di Tepi Barat

Ia juga mengumumkan pengaturan 6.000 lebih warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki yang telah berada di bawah kendali Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Israel telah mengumumkan pada Oktober--untuk pertama kali sejak 2009--pengaturan status 4.000 warga Palestina yang tinggal di wilayah luas Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C, tempat Israel menjalankan kontrol sipil dan militer.

"Pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya menciptakan cakrawala politik yang mengarah pada solusi politik sesuai dengan resolusi internasional," Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein al-Sheikh mengatakan Rabu. Tidak termasuk Jerusalem timur yang dianeksasi, Tepi Barat menjadi rumah bagi hampir 500.000 pemukim Yahudi yang tinggal di komunitas yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

"Pembicaraan itu juga mencakup kondisi tegang di lapangan karena praktik pemukim serta banyak masalah keamanan, ekonomi dan kemanusiaan," tambah Hussein al-Sheikh. Setelah pemerintahan koalisi Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dibentuk pada Juni, Gantz telah mengunjungi markas PA di kota Ramallah Tepi Barat pada Agustus untuk berbicara dengan Abbas, pertemuan resmi pertama pada tingkat seperti itu selama beberapa tahun.

Pertemuan yang dikutuk

Partai oposisi sayap kanan Israel, Likud, mengutuk pertemuan terakhir itu. "Konsesi yang berbahaya bagi keamanan Israel hanya masalah waktu," katanya.

Gerakan Islam Palestina Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, juga mengutuk kunjungan itu. "Itu bertentangan dengan semangat nasional rakyat Palestina kami," kata pernyataan Hamas.

Baca juga: Perjalanan Langka, Pemimpin Palestina Mahmud Abbas Kunjungi Menhan Israel

"Perilaku oleh kepemimpinan Otoritas Palestina ini memperdalam kesenjangan politik Palestina, memperumit situasi Palestina, mendorong mereka di kawasan yang ingin menormalkan hubungan dengan penjajah, dan melemahkan penolakan Palestina terhadap normalisasi," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem. 

Qassem menyinggung negara-negara Teluk Arab, Bahrain dan Uni Emirat Arab, serta Maroko dan Sudan yang menandatangani kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS dengan Israel selama kepresidenan Trump. (AFP/OL-14)