JUNTA Myanmar mengecam keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak perwakilan yang dipilihnya untuk duduk di badan dunia tersebut dan mempertahankan utusan yang ditunjuk oleh pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.
Komite yang bertanggung jawab menyetujui pencalonan duta besar untuk badan tersebut bertemu pada Rabu (1/12), tetapi menunda keputusan klaim saingan atas kursi Myanmar dan Afghanistan, kata para diplomat.
Penangguhan itu tetap menempatkan utusan yang ditunjuk oleh kedua pemerintah sebelum mereka digulingkan dalam kudeta di Myanmar pada Februari dan pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada Agustus.
"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami," kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun pada Kamis (2/12).
"Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal," tambahnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Akses Menuju Lokasi KTT G20
Penangguhan itu membuat Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, tetap menjadi utusan Myanmar.
Dia menjadi berita utama tak lama setelah kudeta dengan melontarkan hormat tiga jari kepada pengunjuk rasa demokrasi dari kursinya di PBB, dengan berani menentang desakan junta bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar.
Pada bulan Agustus, jaksa AS mengatakan mereka telah mendakwa dua warga negara Myanmar dalam sebuah rencana untuk menyerang Kyaw Moe Tun.
Junta membantah terlibat dan memilih mantan tentara Aung Thurein sebagai utusannya untuk badan tersebut.
Sementara itu, Taliban pada bulan September meminta PBB untuk menerima mantan juru bicaranya yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, untuk menggantikan Ghulam Isaczai, seorang anggota Kabinet dari Presiden Ashraf Ghani yang digulingkan.
Isaczai terus menduduki kantor Afghanistan di markas besar PBB dan bahkan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan baru-baru ini di mana ia secara terbuka mengkritik Taliban.
“Ada konsensus di dalam komite kredensial untuk menunda keputusan itu,” kata dua diplomat dengan syarat anonim.
"Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat berada di posisi yang sama," tutur salah satu dari mereka.
Komite beranggotakan sembilan orang itu akan menyerahkan laporannya minggu depan ke Majelis Umum, yang akan diputuskan melalui pemungutan suara jika 200 anggotanya gagal mencapai konsensus, kata para diplomat.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, memicu protes demokrasi besar-besaran yang telah memicu tindakan keras dari junta.
Anggota parlemen NLD merupakan mayoritas dari Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang bekerja untuk menggulingkan rezim militer, yang oleh junta telah dicap sebagai teroris.
Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, dan menghadapi daftar dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama beberapa dekade. (Straitstimes/OL-4)
